.jpg) |
| Armiyadi, SP Wakil Ketua Komisi III DPRA |
BANDA ACEH – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) mendesak pemerintah segera menelusuri penyebab melonjaknya harga semen di Aceh.
Pengawasan terhadap seluruh rantai distribusi dinilai perlu diperketat untuk memastikan tidak terjadi permainan harga yang merugikan masyarakat.
Wakil Ketua Komisi III DPRA, Armiyadi, SP, mengatakan persoalan harga semen harus ditelusuri secara menyeluruh, mulai dari produksi, ketersediaan stok, distribusi, hingga harga jual di tingkat pedagang.
Menurutnya, kenaikan harga semen di sejumlah toko bangunan telah dirasakan masyarakat. Namun, dugaan adanya permainan harga pada tingkat distributor masih harus diperiksa dan dibuktikan berdasarkan data.
“Yang pasti di tingkat toko sudah terjadi kenaikan harga. Kalau di distributor apakah ada permainan harga atau tidak, itu harus diperiksa lagi. Pemerintah harus memastikan persoalan ini selesai secara menyeluruh,” ujar Armiyadi, Selasa (11/8/2026).
Politisi PKS tersebut menilai persoalan harga semen tidak boleh dianggap sepele karena semen merupakan salah satu material utama dalam pembangunan.
Kenaikan harga akan berdampak langsung terhadap biaya masyarakat yang sedang membangun rumah maupun pelaksanaan berbagai proyek infrastruktur.
Kondisi tersebut, kata Armiyadi, menjadi perhatian karena Aceh memiliki fasilitas produksi semen sendiri melalui Pabrik Semen Lhoknga yang dikelola PT Solusi Bangun Andalas (SBA).
Namun, harga semen di sejumlah wilayah Aceh justru disebut lebih tinggi dibandingkan Medan.
Sebelumnya, masyarakat Aceh juga sempat mengeluhkan kelangkaan semen yang kemudian diikuti kenaikan harga di tingkat toko. Harga semen bahkan disebut mencapai sekitar Rp120 ribu per sak.
Armiyadi meminta pemerintah tidak hanya memantau harga di tingkat pengecer, tetapi juga menelusuri akar persoalan dari hulu hingga hilir.
Pengawasan perlu mencakup hubungan antara produsen, distributor dan pedagang sehingga dapat diketahui secara jelas titik yang menyebabkan kenaikan harga.
“Jangan sampai masyarakat hanya melihat harga sudah tinggi, tetapi tidak tahu penyebabnya. Pemerintah harus memastikan apakah kenaikan itu karena pasokan, distribusi atau faktor lainnya. Kalau memang ada permainan harga, harus ditindak,” tegasnya.
Ia menambahkan, kebutuhan semen di Aceh saat ini berpotensi meningkat seiring pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih), pembangunan infrastruktur, serta berbagai kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam rangka pemulihan pascabencana hidrometeorologi.
Karena itu, Armiyadi mendesak pemerintah dan perusahaan terkait memperketat pengawasan terhadap distributor maupun pedagang. Jika ditemukan adanya distributor yang terbukti memainkan harga atau melanggar tata niaga, tindakan tegas harus diberikan sesuai ketentuan.
“Kalau nanti terbukti ada permainan harga di distributor, perusahaan harus mengambil tindakan. Jangan hanya memberikan teguran biasa, karena persoalan ini sudah beberapa kali dikeluhkan masyarakat,” katanya.
Armiyadi menegaskan, pengawasan harga semen di Aceh harus dilakukan secara transparan agar masyarakat memperoleh kepastian mengenai harga dan ketersediaan bahan bangunan tersebut.
“Persoalan semen ini jangan dibiarkan menjadi masalah berulang. Pemerintah harus hadir memastikan tata niaga berjalan sehat sehingga masyarakat tidak terus-menerus menanggung mahalnya biaya pembangunan,” pungkasnya.[]
