BANDA ACEH – Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah (Dek Fadh) mengatakan tantangan Aceh setelah 21 tahun perdamaian bukan lagi sekadar mengakhiri konflik, melainkan memastikan setiap anak Aceh benar-benar merasakan manfaat dari perdamaian melalui peningkatan kesejahteraan dan kesempatan yang lebih luas.
Hal itu disampaikan Fadhlullah saat memberikan sambutan pada peringatan 21 tahun perdamaian Aceh yang digelar Pemerintah Aceh di Gedung Balai Meuseuraya Aceh, Banda Aceh, Sabtu (15/8/2026).
“Tantangan kita hari ini bukan lagi mengakhiri konflik, tetapi memastikan setiap anak Aceh merasakan manfaat perdamaian melalui lapangan kerja, pendidikan, kesehatan, dan penguatan ekonomi masyarakat,” kata Fadhlullah.
Menurutnya, keberhasilan perdamaian tidak cukup hanya diukur dari berhentinya konflik. Perdamaian harus mampu menghadirkan keadilan, meningkatkan kesejahteraan, serta menumbuhkan harapan bagi generasi mendatang.
“Ukuran keberhasilan perdamaian bukan hanya berakhirnya konflik, tetapi tegaknya keadilan, meningkatnya kesejahteraan, dan tumbuhnya harapan bagi generasi mendatang,” ujarnya.
Fadhlullah mengatakan, 21 tahun lalu, tepatnya 15 Agustus 2005, Aceh mencatat sejarah penting melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki yang menjadi tonggak berakhirnya konflik berkepanjangan melalui jalan damai.
Kesepakatan tersebut menjadi ikhtiar untuk menghentikan pertumpahan darah, memulihkan kehidupan masyarakat, serta membuka jalan bagi masa depan Aceh yang lebih aman dan sejahtera.
Dalam momentum peringatan tersebut, Fadhlullah mengajak seluruh masyarakat Aceh untuk mengenang para syuhada serta menghormati seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses perdamaian.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada para tokoh perdamaian, mediator dan tim perunding di Helsinki, Pemerintah Republik Indonesia, negara-negara sahabat, ulama, tokoh masyarakat, serta seluruh pihak yang telah mengambil peran dalam perjalanan perdamaian Aceh.
600 Hektare untuk Pengembangan Ekonomi
Dalam rangkaian peringatan tersebut, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah juga menyerahkan santunan kepada anak yatim serta sertifikat penghargaan kepada sejumlah pemangku kebijakan yang dinilai berperan dalam menjaga dan merawat perdamaian Aceh.
Pada kesempatan yang sama, Fadhlullah menerima sertifikat tanah seluas 600 hektare yang tersebar di sejumlah kabupaten/kota di Aceh dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Tanah tersebut nantinya diarahkan untuk mendukung pengembangan ekonomi eks kombatan GAM dan korban konflik Aceh, sesuai dengan amanat MoU Helsinki.
Menurut Fadhlullah, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya menerjemahkan perdamaian ke dalam manfaat yang lebih nyata bagi masyarakat.
“Untuk itu, mari kita rawat perdamaian dengan kerja nyata, saling menghormati, dan saling mempercayai. Mari kita jadikan Aceh sebagai daerah yang damai, maju, islami, dan bermartabat,” ujarnya.
Peringatan 21 tahun perdamaian Aceh diharapkan tidak hanya menjadi momentum untuk mengenang sejarah, tetapi juga menjadi pengingat bagi seluruh elemen masyarakat agar terus memperkuat perdamaian melalui pembangunan, peningkatan kesejahteraan, dan pemerataan manfaat bagi seluruh masyarakat Aceh.[]
