ACEH UTARA – Pemerintah Kabupaten Aceh Utara resmi membuka Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Tahun 2026 untuk mengisi 12 jabatan strategis di lingkungan pemerintah daerah setempat.
Seleksi tersebut diumumkan melalui Pengumuman Nomor 810/01/PANSELJPT/2026 tentang Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Aceh Utara Tahun 2026.
Ketua Panitia Seleksi, Dayan Albar, menyampaikan bahwa seleksi dilaksanakan untuk mengisi jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan setingkat Eselon II.b secara terbuka dan kompetitif.
Pelaksanaan seleksi mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) serta regulasi mengenai manajemen ASN dan pengisian jabatan pimpinan tinggi.
Sebanyak 12 jabatan dibuka dalam seleksi tersebut, yakni:
Asisten Administrasi Umum;
Kepala Badan Pendapatan Daerah;
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD);
Kepala Dinas Kesehatan;
Kepala Dinas Pendidikan Dayah;
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan;
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
Kepala Dinas Pertanian dan Pangan;
Kepala Dinas Perhubungan;
Direktur RSUD Cut Meutia;
Kepala Dinas Pertanahan; dan
Kepala Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja.
Pendaftaran 3–17 September 2026
Panitia menetapkan masa pengumuman, pendaftaran, dan penerimaan berkas berlangsung pada 3–17 September 2026.
Pendaftaran dilakukan secara daring melalui laman ASN Karier BKN menggunakan akun MyASN masing-masing peserta.
Selain mengunggah dokumen secara daring, peserta diwajibkan menyerahkan dokumen asli yang telah diunggah kepada Sekretariat Panitia Seleksi Terbuka JPT Pratama Kabupaten Aceh Utara di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Aceh Utara, Jalan Banda Aceh–Medan KM 295, Lhoksukon.
Penyerahan dokumen dilakukan pada hari dan jam kerja, mulai pukul 09.00 hingga 15.30 WIB.
Tahapan Seleksi
Setelah pendaftaran ditutup, peserta akan mengikuti sejumlah tahapan seleksi.
Seleksi administrasi dijadwalkan berlangsung pada 21–22 September 2026, sedangkan hasil seleksi administrasi diumumkan pada 23 September 2026.
Peserta yang dinyatakan lolos seleksi administrasi selanjutnya mengikuti Uji Potensi dan Kompetensi atau asesmen pada 28–30 September 2026.
Tahapan berikutnya berupa pembuatan makalah pada 1–2 Oktober 2026, kemudian wawancara akhir dan penilaian rekam jejak pada 5–7 Oktober 2026.
Hasil akhir seleksi dijadwalkan diumumkan pada 9 Oktober 2026.
Informasi dan pengumuman terkait tahapan serta hasil seleksi dapat diakses melalui laman resmi ASN Karier BKN dan kanal informasi Kepegawaian Kabupaten Aceh Utara, serta papan pengumuman BKPSDM Kabupaten Aceh Utara.
Syarat Peserta
Pelamar yang mengikuti seleksi wajib memenuhi sejumlah persyaratan. Di antaranya berstatus sebagai PNS dan memiliki kompetensi teknis, manajerial, serta sosial kultural sesuai standar kompetensi jabatan yang dilamar.
Peserta juga harus memiliki pengalaman jabatan yang relevan sekurang-kurangnya lima tahun, serta mempunyai rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas yang baik.
Dari sisi kepangkatan, pelamar sekurang-kurangnya berpangkat Pembina Tingkat I (IV/b) atau minimal satu tingkat di bawahnya sesuai ketentuan dalam pengumuman seleksi.
Pelamar juga dipersyaratkan pernah atau sedang menduduki Jabatan Administrator atau jabatan fungsional jenjang Ahli Madya dengan masa jabatan minimal dua tahun.
Selain itu, peserta tidak sedang atau pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang maupun berat dalam satu tahun terakhir.
Batas usia pelamar maksimal 56 tahun per 1 November 2026, dengan kualifikasi pendidikan paling rendah Sarjana (S1) atau Diploma IV (D-IV).
Setiap peserta dapat memilih paling banyak dua jabatan dari 12 posisi yang tersedia.
Panitia menegaskan bahwa jadwal pelaksanaan seleksi dapat berubah sewaktu-waktu. Setiap perubahan akan disampaikan melalui pemberitahuan resmi.
Seleksi terbuka tersebut diharapkan menghasilkan pejabat pimpinan tinggi pratama yang kompeten, berintegritas, profesional, dan mampu memperkuat kinerja birokrasi serta kualitas pelayanan publik di Kabupaten Aceh Utara.[]
