TAPANULI SELATAN — Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming meninjau hunian sementara (huntara) di Desa Napa, Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Sumatera Utara, Jumat (4/9/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Wapres mendengarkan langsung aspirasi dan keluhan warga terdampak banjir serta tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah Sumatera Utara pada akhir November 2025.
Sebagian warga hingga kini masih menempati huntara sembari menunggu pembangunan hunian tetap (huntap).
Di hadapan warga, Wapres menyampaikan permohonan maaf atas proses penanganan yang masih berlangsung. Ia sekaligus memastikan pembangunan huntap bagi masyarakat terdampak akan mulai dilaksanakan pada September 2026.
“Pembangunan huntap akan kita mulai bulan ini,” ujar Gibran saat berdialog dengan warga.
Wapres menegaskan, pemenuhan kebutuhan hunian bagi masyarakat terdampak bencana tidak sebatas membangun rumah.
Pemerintah juga harus memastikan hunian yang disediakan berada di lokasi aman serta dilengkapi fasilitas dasar yang memadai dan dapat berfungsi dengan baik.
Dalam rangkaian kunjungan kerjanya di Sumatera Utara, Wapres meninjau tiga lokasi hunian bagi masyarakat terdampak bencana.
Selain huntara Desa Napa di Kabupaten Tapanuli Selatan, ia meninjau hunian tetap (huntap) Aek Parombunan di Kota Sibolga dan huntap Desa Hapesong Baru, Kabupaten Tapanuli Selatan.
Wapres menekankan pentingnya tindak lanjut cepat terhadap berbagai persoalan yang ditemukan di lapangan.
Setiap keluhan masyarakat, kata dia, harus dikoordinasikan secara intensif antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar dapat segera diselesaikan.
“Setiap kendala yang ditemukan di lapangan harus segera kita tindak lanjuti. Pemerintah pusat dan daerah harus terus berkoordinasi agar persoalan masyarakat dapat diselesaikan dengan cepat,” katanya.
Menurut Wapres, percepatan pembangunan hunian dan pemenuhan fasilitas dasar merupakan bagian penting dari pemulihan pascabencana.
Dengan demikian, masyarakat dapat segera meninggalkan huntara dan kembali menjalani kehidupan sehari-hari secara lebih layak, aman, dan nyaman.
Pemerintah, lanjutnya, akan terus memastikan proses rehabilitasi dan pembangunan hunian bagi warga terdampak berjalan sesuai kebutuhan serta memperhatikan aspek keselamatan dan kelayakan tempat tinggal.[]
