JAKARTA – Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menegaskan bahwa integritas harus menjadi landasan utama setiap personel Polri dalam menjalankan tugas. Kemampuan dan kecakapan profesional, menurutnya, tidak akan cukup tanpa disertai kejujuran, kepatuhan terhadap hukum, serta sikap humanis dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Suyudi saat memberikan pembekalan kepada peserta Pendidikan Penyiapan dan Pemantapan Pimpinan Nasional (P4N) Angkatan 70 di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI, Jakarta, Kamis (29/10/2026).
Dalam kesempatan itu, Kapolri menyoroti pentingnya pembenahan internal organisasi, penegakan hukum tanpa pandang bulu, serta peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai langkah strategis untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.
“Kita tidak hanya butuh orang pintar. Kita butuh orang yang punya integritas,” kata Suyudi.
Ia mengingatkan para calon pemimpin agar tidak menutupi setiap pelanggaran yang dilakukan anggota. Pembiaran terhadap penyimpangan, termasuk keterlibatan oknum dalam peredaran narkotika, dinilai dapat merusak institusi sekaligus menghambat upaya penegakan hukum.
Suyudi juga menegaskan bahwa penegakan hukum harus dilaksanakan secara profesional, proporsional, dan akuntabel dengan tetap menjunjung tinggi etika. Personel Polri diminta menghindari tindakan kasar, membentak, maupun mengintimidasi masyarakat dalam proses penanganan perkara.
Selain itu, setiap pelaksanaan tugas harus memperhatikan perlindungan data pribadi serta menghormati hak-hak tersangka, saksi, dan korban.
“Kepercayaan tersebut harus dibangun melalui kinerja nyata, penegakan hukum yang tidak pandang bulu, pelayanan yang mudah diakses, serta respons yang cepat terhadap kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Menurut Suyudi, keberhasilan Polri tidak semata-mata diukur dari banyaknya operasi maupun jumlah penangkapan. Kualitas pelayanan, kepastian penanganan perkara, pemulihan hak korban, serta meningkatnya rasa aman di tengah masyarakat juga harus menjadi indikator keberhasilan pelaksanaan tugas kepolisian.
Kapolri turut mengingatkan seluruh anggota agar tidak bersikap antikritik. Masukan dan keluhan masyarakat, baik yang disampaikan melalui media sosial maupun WhatsApp, harus direspons dengan baik dan diteruskan kepada satuan yang berwenang untuk ditindaklanjuti sesuai tanggung jawab masing-masing.
Dalam konteks pembenahan organisasi, Suyudi juga menyoroti kebutuhan personel di tingkat kewilayahan, terutama Polsek yang menjadi ujung tombak pelayanan kepolisian. Ia mendorong perampingan struktur Mabes Polri dan penguatan personel di satuan kewilayahan agar pelayanan kepada masyarakat semakin optimal.
“Mabes itu harus ramping, Polda harus kuat, Polres harus besar, Polsek harus tangguh,” tegasnya.
Arahan tersebut, lanjutnya, perlu diikuti evaluasi terhadap kebutuhan personel dan pembagian tugas di setiap tingkatan organisasi. Dengan demikian, anggota dapat menjalankan tanggung jawab secara optimal tanpa terbebani rangkap tugas yang berpotensi mengganggu kualitas pelayanan.
Suyudi menegaskan, penguatan organisasi harus berjalan beriringan dengan peningkatan integritas dan profesionalisme personel. Dengan komitmen tersebut, kewenangan kepolisian diharapkan dapat dijalankan secara bertanggung jawab, sekaligus menghadirkan pelayanan yang lebih baik, humanis, dan berkeadilan bagi masyarakat.[]
