ACEH – Anggota Komisi V DPR RI dari daerah pemilihan Aceh, Ilham Pangestu, bersama jajaran Kementerian Perhubungan meninjau rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur transportasi terdampak bencana di Provinsi Aceh pada 21–22 Oktober 2026.
Kunjungan monitoring dan evaluasi tersebut bertujuan memastikan percepatan pemulihan konektivitas, meningkatkan keselamatan transportasi, serta memperkuat ketahanan infrastruktur terhadap risiko bencana.
Kegiatan ini juga menjadi bagian dari dukungan terhadap pelaksanaan tugas Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Satgas PRR) Pusat.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Staf Ahli Menteri Perhubungan Bidang Kawasan dan Lingkungan, Kepala Otoritas Bandar Udara, Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Prasarana Perkeretaapian, Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Aceh, serta jajaran unit pelaksana teknis terkait.
Peninjauan difokuskan pada tiga agenda utama, yakni pemulihan fasilitas keselamatan jalan nasional, persiapan rekonstruksi jaringan perkeretaapian, serta rencana peningkatan kapasitas Bandar Udara Rembele di Kabupaten Bener Meriah dan Bandar Udara Blangkejeren di Kabupaten Gayo Lues.
Kedua bandara tersebut dinilai memiliki peran strategis dalam memperkuat konektivitas wilayah, terutama untuk mendukung mitigasi dan penanganan bencana di kawasan pegunungan Aceh.
Berdasarkan hasil monitoring, perbaikan dan pemasangan kembali fasilitas keselamatan jalan nasional pada seluruh ruas yang menjadi sasaran telah mencapai 100 persen.
Capaian ini diharapkan mendukung keselamatan mobilitas masyarakat, kelancaran distribusi logistik, serta pemulihan aktivitas ekonomi daerah.
Sementara itu, rekonstruksi jaringan perkeretaapian dan peningkatan kapasitas Bandara Rembele serta Bandara Blangkejeren masih dipersiapkan melalui penyusunan kajian teknis dan Detail Engineering Design (DED) pada 2026.
Pelaksanaan konstruksi ditargetkan berlangsung pada 2027 dan 2028, dengan mempertimbangkan kesiapan teknis dan penganggaran.
Penguatan kapasitas kedua bandara tersebut diarahkan tidak hanya untuk meningkatkan konektivitas antardaerah, tetapi juga menunjang mobilisasi personel, distribusi bantuan kemanusiaan, pelayanan medis darurat, serta evakuasi korban ketika terjadi bencana.
Langkah ini dinilai penting, khususnya bagi wilayah pegunungan yang rentan mengalami keterisolasian akibat kerusakan infrastruktur transportasi saat bencana melanda.
Anggota Komisi V DPR RI, Ilham Pangestu, menegaskan bahwa rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur transportasi harus menjadi momentum untuk membangun sistem transportasi yang lebih tangguh dan adaptif terhadap risiko bencana.
“Rehabilitasi dan rekonstruksi tidak sekadar memulihkan infrastruktur yang rusak, tetapi harus memastikan sistem transportasi menjadi lebih aman, andal, dan tangguh terhadap bencana. Konektivitas transportasi merupakan kebutuhan mendasar masyarakat sekaligus faktor penting dalam mempercepat penanganan darurat dan pemulihan wilayah,” ujarnya.
Ia berharap hasil kunjungan tersebut menjadi masukan strategis untuk mempercepat penyelesaian perencanaan teknis, menetapkan prioritas pembangunan, menyelaraskan program antarlembaga, serta menyiapkan anggaran bagi pelaksanaan rekonstruksi pada 2027 dan 2028.
Sinergi antara Komisi V DPR RI, Kementerian Perhubungan, Satgas PRR Pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan diharapkan mampu mempercepat pemulihan infrastruktur transportasi di Aceh.
Upaya tersebut sekaligus diarahkan untuk mewujudkan sistem transportasi yang aman, andal, tangguh, dan berkelanjutan, memperkuat konektivitas wilayah, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta mendukung kesiapsiagaan menghadapi bencana di masa mendatang.[]
