MAMUJU – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kakanwil Ditjenpas) Sulawesi Barat, Said Mahdar, mendampingi Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Barat melakukan monitoring dan pengawasan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Kelas III Mamuju, Selasa (20/10/2026).
Kegiatan tersebut bertujuan memperkuat pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik sekaligus memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan berjalan sesuai ketentuan, dengan mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Dalam monitoring tersebut, Said Mahdar bersama jajaran Ombudsman meninjau langsung kondisi pelayanan dan pelaksanaan program pembinaan di Lapas Perempuan Mamuju.
Pemantauan ini juga menjadi sarana evaluasi untuk mengidentifikasi aspek pelayanan yang perlu dipertahankan maupun ditingkatkan.
Dalam kesempatan itu, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sulawesi Barat mengapresiasi kebersihan dapur Lapas Perempuan Mamuju yang dinilai terjaga dengan baik.
Apresiasi juga diberikan terhadap pelaksanaan program pembinaan warga binaan, baik di bidang kemandirian maupun keagamaan.
Pembinaan keagamaan tersebut sejalan dengan program unggulan Kakanwil Ditjenpas Sulawesi Barat, Said Mahdar, yakni “Masuk Napi Keluar Santri”.
Program ini menitikberatkan pada pembentukan karakter, penguatan nilai-nilai spiritual, serta perubahan perilaku warga binaan ke arah yang lebih baik.
Sementara itu, pembinaan kemandirian diarahkan untuk membekali warga binaan dengan keterampilan praktis yang dapat dimanfaatkan sebagai modal ketika kembali ke tengah masyarakat.
Said Mahdar menegaskan bahwa sinergi dengan Ombudsman RI merupakan bagian penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang profesional, berkualitas, dan berintegritas.
Menurutnya, apresiasi maupun masukan dari pihak eksternal menjadi dorongan bagi jajaran pemasyarakatan untuk terus melakukan evaluasi dan pembenahan, terutama dalam meningkatkan mutu pelayanan serta efektivitas program pembinaan.
Ia juga menekankan pentingnya keterbukaan terhadap pengawasan sebagai bentuk tanggung jawab dalam memastikan hak-hak warga binaan terpenuhi dan lingkungan pemasyarakatan tetap bersih, tertib, serta humanis.
“Pengawasan dari pihak eksternal merupakan bagian penting dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan. Karena itu, setiap masukan harus menjadi bahan evaluasi agar jajaran pemasyarakatan terus berbenah dan memberikan pelayanan yang semakin baik,” demikian penegasan Said Mahdar dalam semangat peningkatan kualitas pelayanan.
Melalui kegiatan monitoring tersebut, koordinasi antara Kanwil Ditjenpas Sulawesi Barat dan Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Barat diharapkan semakin kuat dalam mengawal penyelenggaraan pelayanan publik yang transparan, responsif, dan akuntabel.
Apresiasi terhadap kebersihan lingkungan dan program pembinaan juga diharapkan menjadi motivasi bagi Lapas Perempuan Mamuju untuk mempertahankan capaian positif sekaligus terus meningkatkan kualitas pelayanan dan pembinaan bagi warga binaan.[]
