 |
Suasana Rakor Pengendalian Inflasi Daerah di Ruang Kerja Sekda Aceh Besar, Kota Jantho, Senin (5/10/2026).FOTO/PROKOPIM PEMKAB ACEH BESAR
KOTA JANTHO – Wakil Bupati Aceh Besar Drs. H. Syukri A. Jalil meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait memperkuat pemantauan harga dan pasokan bahan kebutuhan pokok guna mengantisipasi gejolak inflasi di daerah.
Hal itu disampaikan Syukri saat mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah bersama sejumlah kepala OPD dan unsur Forkopimda Aceh Besar di Ruang Kerja Sekda Aceh Besar, Kota Jantho, Senin (5/10/2026).
Syukri mengatakan pengendalian inflasi membutuhkan koordinasi lintas sektor, terutama dalam memastikan ketersediaan dan kelancaran distribusi komoditas pangan strategis.
“Pengendalian inflasi harus dilakukan secara bersama-sama. Kita perlu memastikan ketersediaan dan distribusi bahan kebutuhan pokok tetap aman sehingga tidak terjadi lonjakan harga yang membebani masyarakat,” kata Syukri.
Ia meminta OPD terkait melakukan pemantauan harga dan pasokan secara berkala di pasar. Jika ditemukan indikasi kenaikan harga atau gangguan distribusi, langkah penanganan harus segera dilakukan melalui koordinasi lintas sektor.
Menurut Syukri, stabilitas harga pangan menjadi perhatian penting pemerintah daerah karena berkaitan langsung dengan daya beli dan kondisi ekonomi masyarakat.
“Kita minta OPD terkait terus melakukan pemantauan di lapangan. Setiap potensi kenaikan harga harus segera diantisipasi agar tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih besar,” ujarnya.
Rakor tersebut juga menjadi forum untuk memperkuat sinergi Pemkab Aceh Besar dan Forkopimda dalam mengantisipasi berbagai faktor yang berpotensi memengaruhi inflasi daerah.
Syukri menegaskan Pemkab Aceh Besar akan terus menjaga koordinasi dan mengambil langkah yang diperlukan untuk mempertahankan stabilitas harga serta memastikan kebutuhan pokok masyarakat tersedia dengan harga yang terjangkau.
“Kita tentunya akan terus memperkuat koordinasi dan mengambil langkah yang diperlukan untuk menjaga stabilitas harga serta memastikan kebutuhan pokok masyarakat tetap tersedia dan terjangkau,” pungkasnya.[]
