Aceh Timur | MeuligoeAceh.Com,
Kordinator Front Anti Kejahatan Sosial (FAKSI) Aceh, Ronny Hariyanto, mengecam kegiatan Bimtek (Bimbingan Teknis) DPRK Aceh Timur ke Medan kali ini, yang ia nilai kembali mengkhianati penderitaan masyarakat Aceh Timur, yang kini sedang terseok - seok didera kemiskinan kronis dan banyak persoalan sosial lainnya.
" Mereka bimtek ke Medan, bimtek ke Padang, bimtek ke Medan lagi sekarang, sudah 3 kali di masa pandemi, di saat rakyat menjerit, bimtek di tengah kesengsaraan rakyat miskin, di saat masyarakat sulit dapat BLT, gubuk reot fakir - miskin dimana - mana, dan banyak persoalan lainnya, mereka sanggup mengkhianati penderitaan rakyat, dan menari - nari di atasnya tanpa rasa malu," kata Ronny, Kamis 23 September 2021.
Ronny mengaku tidak habis pikir pada perilaku para wakil rakyat itu, yang dinilainya tidak memiliki rasa malu, dan tidak sensitif pada kondisi masyarakat Aceh Timur saat ini.
" Sudah berulang kali mereka bimtek, memangnya apa manfaatnya bagi rakyat? mereka seakan benar - benar tidak peduli pada penderitaan rakyat. Apalagi di saat rakyat diminta mematuhi aturan di masa covid, mereka malah bepergian berkali - kali ke luar kota, hanya untuk bimtek yang menghabiskan anggaran negara, dan tidak jelas faedahnya," ketus putera Idi Rayeuk tersebut.
Ketua Forum Pers Independen Indonesia (FPII) Provinsi Aceh itu juga mempertanyakan perihal tertutupnya setiap kegiatan bimtek yang digelar untuk anggota dewan itu di luar kota. Padahal kegiatan tersebut jelas - jelas menggunakan anggaran negara.
" Sangat mencurigakan, kenapa setiap kegiatan bimtek selalu dilakukan secara diam - diam, dan tidak diberitakan media, ada apa ini, dan mengapa penghamburan anggaran ratusan juta, bahkan mungkin miliaran rupiah di tengah masa covid ini luput dari pantauan penegak hukum? katanya Refocusing, apalagi kami dengar itu sepertinya melanggar peraturan, kenapa dibiarkan?" ungkap Ronny.
Dia mendesak penegak hukum segera mengusut segala bentuk aktifitas yang berkaitan dengan keuangan di lembaga legislatif tersebut.
" Kami akan siapkan aksi demonstrasi untuk mendesak penegak hukum mengusut segala bentuk aktifitas yang berkaitan dengan anggaran di DPRK Aceh Timur, dan berharap para ulama menegur kelakuan dewan yang terkesan tidak amanah itu," pungkas alumni Universitas Ekasakti itu menutup keterangannya.(masta)
