BANDA ACEH — Aktivis muda Aceh yang juga Ketua Forum Dai Milenial Kabupaten Pidie, Tgk. Abdul Aziz, S.Ag, melontarkan kritik keras terhadap lambannya respons pemerintah pusat atas banjir besar yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Ia mempertanyakan mengapa bencana yang telah melumpuhkan tiga provinsi itu belum juga ditetapkan sebagai bencana nasional.
“Apakah Pulau Sumatra bukan bagian dari Indonesia? Kenapa penanganan bencana sebesar ini tidak segera ditetapkan sebagai bencana nasional?” kata Abdul Aziz dalam pernyataannya, Jumat, 28 November 2025.
Abdul Aziz menilai dampak banjir sudah jauh melampaui kapasitas penanganan pemerintah provinsi. Ia menyebut situasi ini tak lagi dapat dianggap sebagai bencana lokal mengingat kerusakan yang terjadi bersifat lintas wilayah.
Beberapa kondisi yang ia soroti antara lain:
- Ribuan rumah warga hanyut atau terendam total
- Jalan nasional terputus di sejumlah titik
- Puluhan ribu warga terpaksa mengungsi
- Akses logistik dan kesehatan terganggu
- Sejumlah wilayah pedalaman terisolasi
“Ini bukan bencana kecil. Ini menyangkut tiga provinsi sekaligus. Negara harus hadir sepenuhnya di Sumatra,” ujarnya.
Abdul Aziz bersama relawan kemanusiaan mendesak Presiden dan pemerintah pusat segera menaikkan status penanganan menjadi bencana nasional.
Menurutnya, langkah tersebut menjadi kunci agar penanganan darurat dapat berlangsung lebih cepat, terintegrasi, dan tak terhambat protokol administratif daerah.
Ia menilai peningkatan status bencana akan membuka jalan untuk:
- Mobilisasi besar-besaran bantuan logistik dari pusat
- Dikerahkannya TNI, Polri, dan Basarnas secara penuh
- Akselerasi evakuasi serta layanan medis
- Koordinasi lintas instansi yang lebih efektif
- Perlindungan maksimal bagi para pengungsi
“Setiap jam sangat berarti. Jangan sampai rakyat menanggung akibat karena keterlambatan status resmi. Pemerintah pusat harus hadir sekarang, bukan nanti,” kata Abdul Aziz.
Terlepas dari kritik kerasnya, Abdul Aziz mengajak masyarakat tetap menjaga persatuan dan saling membantu di tengah bencana. Ia menegaskan bahwa suaranya bukan bentuk provokasi, melainkan dorongan agar negara mempercepat tanggap darurat.
“Kita tidak sedang melawan siapa pun. Kita hanya meminta negara hadir untuk rakyatnya. Sumatra adalah Indonesia, dan rakyatnya berhak atas perlindungan penuh,” ujarnya.[]
