 |
| Muzakir Manaf atau Mualem Gubernur Aceh |
BANDA ACEH — Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem menginstruksikan seluruh bupati dan wali kota di Aceh untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi menjelang libur panjang Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025.
Instruksi itu menindaklanjuti surat Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.8/9333/SJ tertanggal 18 November 2025.
Mualem menekankan pentingnya langkah mitigasi mengingat intensitas mobilitas masyarakat diprediksi meningkat signifikan pada periode H-5 hingga H+5 Nataru.
"Kita ingin memastikan seluruh masyarakat aman, terutama di daerah rawan banjir dan longsor," kata Mualem.
Ia meminta kepala daerah segera memetakan kawasan rawan bencana berdasarkan kajian risiko, rencana kontingensi, serta informasi cuaca, termasuk mengoptimalkan penggunaan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT).
Selain itu, bupati/wali kota diminta menyiagakan seluruh perangkat daerah, masyarakat, dan unsur dunia usaha.
Gubernur juga menginstruksikan agar komunikasi risiko kepada publik diperkuat melalui edukasi, simulasi tanggap bencana, serta penyebaran informasi dari BMKG dan BPBD secara real time.
"Pengaktifan posko bencana dan apel kesiapsiagaan harus melibatkan TNI, Polri, Basarnas, relawan, dan unsur masyarakat lainnya," ujar Mualem.
Langkah lain yang ditekankan yaitu pengendalian operasi, penyediaan logistik dan peralatan pendukung, pemantauan infrastruktur, serta normalisasi sungai untuk mencegah banjir, rob, dan tanah longsor.
Bila bencana terjadi, ia meminta kepala daerah bertindak cepat memberikan pertolongan, melakukan pendataan korban, serta memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Para camat juga diminta mengoptimalkan Gerakan Kecamatan Tangguh Bencana sebagai garda terdepan penanganan di wilayah.
Mualem turut meminta bupati dan wali kota segera melapor kepada Mendagri melalui Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di Aceh terkait seluruh langkah penanggulangan yang dilakukan.
Hingga 20 November 2025, sejumlah daerah telah menetapkan status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi.
Berdasarkan laporan Kepala Pelaksana BPBD kabupaten/kota kepada Sekda Aceh selaku kepala BPBA, daerah yang sudah menetapkan status siaga antara lain Aceh Besar, Pidie, Aceh Jaya, Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Aceh Singkil, Aceh Tenggara, dan Aceh Tengah.
Seiring penetapan status itu, posko komando darurat diaktifkan melibatkan TNI, Polri, relawan penanggulangan bencana, dan unsur lainnya.
Sebagai acuan kebijakan, Mualem meminta seluruh kepala daerah mempedomani laporan BMKG Stasiun Meteorologi Bandara Sultan Iskandar Muda Blang Bintang tanggal 13 November 2025, yang memuat prakiraan cuaca dan potensi intensitas hujan di berbagai wilayah Aceh.[]
