 |
| Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, SE menerima kunjungan Silaturahmi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI, Jendral TNI (Purn) Djamari Chaniago di ruang pertemuan Gubernur Aceh, Banda Aceh, Kamis, 27/11/2025. |
Banda Aceh — Wakil Gubernur Aceh, H. Fadhlullah SE, menerima kunjungan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Jenderal (Purn) Djamari Chaniago, di ruang kerjanya pada Kamis (27/11).
Pertemuan tersebut turut dihadiri Pangdam Iskandar Muda Mayjen TNI Joko Hadi Susilo dan Kapolda Aceh Irjen Pol Marzuki Ali Basyah.
Dalam pertemuan itu, Wagub memaparkan sejumlah isu strategis yang selama ini menghambat percepatan investasi dan pembangunan ekonomi Aceh, termasuk kondisi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe.
Menurutnya, potensi besar kawasan tersebut terhambat oleh skema harga sewa lahan yang dikelola Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).
“Sudah ada lima perusahaan besar dari luar negeri yang datang, termasuk produsen baterai listrik dari Tiongkok. Namun setelah mengetahui skema sewa, mereka mundur. Untuk mulai investasi saja, biayanya hampir setara dengan membeli tanah,” kata Fadhlullah.
Padahal, KEK Arun memiliki fasilitas lengkap mulai dari pelabuhan dengan perairan yang sangat stabil—bahkan lebih stabil dari Singapura dan Port Klang—hingga utilitas industri, perumahan dinas, dan bandara kecil. Namun, tanpa revisi mekanisme pengelolaan, kawasan itu sulit berkembang.
“Dulu Lhokseumawe disebut petro dolar. Sekarang sebagian kawasannya seperti kota hantu. Kami sudah menyurati Presiden untuk meminta evaluasi agar jalur investasi kembali terbuka,” ujarnya.
Wagub juga melaporkan rencana pembukaan pelayaran internasional Krueng Geukueh–Penang. Ia menyebut komoditas Aceh seperti cokelat, kelapa, cabai, hingga produk perikanan memiliki potensi besar untuk menembus pasar global bila rute tersebut dibuka.
Selain itu, Fadhlullah memaparkan perkembangan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah berjalan di ratusan titik dan ditargetkan seluruh dapur beroperasi pada akhir tahun. Ia juga meminta dukungan terkait penguatan program Koperasi Merah Putih, terutama karena kebutuhan layanan keuangan yang besar tidak dapat ditangani oleh satu bank saja.
“Aceh punya 6.500 desa. Sistem layanan keuangan yang ada sering macet. Kami butuh lebih dari satu bank untuk menopang program besar seperti Koperasi Merah Putih. Saat ini hanya BSI yang menjadi bagian dari Himbara di Aceh. Karenanya kami berharap Bank Aceh bisa ikut terlibat,” jelasnya.
Dalam bidang penegakan syariat, Wagub juga menyoroti urgensi pendirian Lapas Syariah. Saat ini, pelanggar hukum jinayah masih ditempatkan di lapas umum sehingga berpotensi terpapar pengaruh negatif dari narapidana kriminal berat.
“Kami membutuhkan Lapas Syariah agar pelaksanaan hukum syariat lebih tertata dan sesuai dengan karakteristik Aceh,” ujarnya.
Di sektor transportasi udara, Fadhlullah meminta dukungan pemerintah pusat untuk memperpanjang runway salah satu bandara di wilayah barat Aceh agar dapat melayani pesawat kargo berkapasitas besar.
“Dari sembilan bandara di Aceh, hanya Bandara Sultan Iskandar Muda yang memiliki runway 3.000 meter. Semua ekspor seafood selama ini harus lewat Medan. Kami ingin ada satu bandara di barat Aceh dengan runway minimal 2.000 meter agar ekspor bisa langsung dilakukan dari Aceh,” katanya.
Wagub menegaskan bahwa kebutuhan bandara dengan runway panjang juga penting untuk mendukung strategi pertahanan negara, mengingat Aceh adalah gerbang paling barat Indonesia.
Menanggapi seluruh masukan tersebut, Menko Polhukam menyampaikan apresiasi dan memastikan akan membawa semua usulan Pemerintah Aceh ke tingkat pusat.
“Saya akan bawa seluruh masukan ini kepada Presiden. Terus jaga kekompakan Forkopimda. Terima kasih atas masukannya. Doakan kami bisa menyelesaikan ini. Salam untuk Pak Gubernur, mudah-mudahan bisa bertemu di Jakarta,” ujar Djamari.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga lingkungan dan meminta semua pihak menertibkan pertambangan ilegal yang berpotensi merusak alam Aceh.[]
