![]() |
| Sekda Aceh, M. Nasir menerima Bantuan/Donasi dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Aceh (BPK) RI di Posko Tanggap Darurat Pemerintah Aceh, Kantor Gubernur Aceh,Kamis, 4/12/2025. |
BANDA ACEH – Pemerintah Aceh terus mempercepat penyaluran bantuan bagi wilayah terdampak banjir dan longsor.
Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, menyebut bencana kali ini sebagai yang terparah sepanjang sejarah dengan korban jiwa yang terus bertambah.
Pernyataan itu disampaikan saat menerima kunjungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Aceh di Posko Tanggap Darurat, Kamis (4/12/2025).
Aceh Tamiang menjadi wilayah terdampak paling luas, seluruh kota tertutup lumpur. Pemerintah Aceh bersama Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) fokus membuka jalur lintas darat utama yang rusak parah, termasuk ruas Bireuen–Banda Aceh yang terputus akibat tiga jembatan tergerus banjir.
“Alhamdulillah akses jalur lintas sudah tembus. Distribusi logistik terus dipacu. Jembatan Bailey Awe Geutah akan segera fungsional untuk jalur alternatif,” ujar Sekda.
Pembangunan jembatan Bailey ditargetkan rampung dalam tiga hari ke depan untuk memperlancar akses ke Aceh Tamiang.
Beberapa wilayah lain, seperti Kota Langsa, Aceh Timur, Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Gayo Lues, masih terisolir.
Bantuan logistik ke daerah ini dilakukan via laut dan udara bekerja sama dengan Kodam IM, Polda Aceh, serta BPBD Aceh.
Permasalahan listrik dan BBM menjadi hambatan operasional. Pertamina menyuplai satu ton BBM per hari via udara untuk mendukung distribusi bantuan dan operasional layanan komunikasi, termasuk 48 unit Starlink yang telah dikirim ke lokasi terdampak.
Data sementara menunjukkan sekitar 75.000 rumah rusak. Sekda menekankan perlunya dukungan pemerintah pusat untuk rehabilitasi dan rekonstruksi, karena kapasitas normal pembangunan rumah layak huni di Aceh hanya sekitar 2.000 unit per tahun.
Wakil Ketua BPK RI, Dr. Budi Prijono, menyebut status bencana telah memasuki tahap darurat dan menegaskan komitmen BPK untuk mendukung korban, termasuk melalui donasi pegawai yang akan dikirim secara bertahap hingga proses pemulihan selesai.[]
