BANDA ACEH — Pemerintah Aceh meminta pemerintah pusat untuk memberikan kemudahan perizinan masuknya bantuan internasional guna mempercepat penanganan darurat bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah di Aceh.
Juru Bicara Posko Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh, Murthalamuddin, mengatakan kemudahan akses birokrasi sangat penting mengingat kebutuhan logistik di lapangan masih sangat mendesak.
“Dalam situasi darurat seperti ini, kelonggaran perizinan dari pemerintah pusat sangat diperlukan agar bantuan dari luar negeri dapat segera diterima masyarakat Aceh,” ujar Murthalamuddin, Rabu (3/12/2025).
Ia menjelaskan, hingga saat ini sejumlah daerah masih sulit dijangkau akibat rusaknya jalan, jembatan, dan terputusnya jaringan komunikasi. Ketiadaan listrik juga memperburuk kondisi.
Meskipun akses internet melalui Starlink tersedia di beberapa titik, perangkat tetap membutuhkan daya sehingga komunikasi kembali terputus saat baterai habis.
Sementara itu, unsur relawan seperti Tagana, TNI, dan berbagai komunitas kemanusiaan disebut telah bekerja sejak hari pertama bencana. Namun hambatan terbesar tetap pada akses menuju lokasi terdampak.
Lumpur yang sangat tebal membuat jalur tidak bisa dilalui kendaraan, sehingga di beberapa titik bantuan harus dibawa secara manual oleh relawan.
“Metode manual ini tidak bisa berlangsung lama. Selain memperlambat distribusi, risikonya tinggi bagi relawan,” katanya.
Melihat kondisi tersebut, Pemerintah Aceh menekankan perlunya dukungan penuh dari pemerintah pusat, terutama terkait percepatan izin masuk bagi bantuan internasional maupun lembaga kemanusiaan asing.
Murthalamuddin mencontohkan, sebelumnya pernah ada bantuan internasional yang mengirimkan pesawat pengangkut logistik. Ia berharap proses di bandara dan titik masuk lainnya dapat dipermudah tanpa mengabaikan aturan keselamatan dan prosedur standar.
“Situasi darurat tidak bisa menunggu. Semakin cepat bantuan masuk, semakin besar peluang menyelamatkan warga di wilayah terisolir,” pungkasnya. []
