Aceh — Serikat Aksi Peduli Aceh (SAPA) mendesak para bupati, wali kota, dan Pemerintah Aceh untuk segera meminta bantuan pemerintah pusat dalam percepatan penanganan dan pemulihan pasca banjir serta longsor yang melanda sejumlah daerah di Aceh. Seruan ini disampaikan SAPA pada Jumat, 5 Desember 2025.
Meski air mulai surut, SAPA menilai kondisi lapangan masih memprihatinkan dan penanganan pemerintah daerah maupun provinsi berjalan lambat.
Kebutuhan dasar masyarakat dinilai belum terpenuhi, sementara warga masih berada dalam situasi darurat.
SAPA mencatat sejumlah persoalan serius yang terjadi di wilayah terdampak, di antaranya kekurangan pangan dan air bersih, distribusi logistik yang belum merata, serta kelangkaan obat-obatan untuk penyakit kulit, ISPA, dan gangguan pencernaan. Ancaman penyakit juga meningkat akibat buruknya sanitasi.
Selain kerusakan rumah dan tumpukan lumpur, berbagai ruas jalan mengalami kerusakan parah dan dipenuhi debu setelah banjir surut.
Sejumlah UMKM dan pertokoan di Pidie Jaya, Bireuen, dan Aceh Utara juga belum dapat beroperasi karena area usaha tertutup lumpur.
Kondisi ini membuat aktivitas ekonomi tersendat dan pendapatan masyarakat terhenti, sementara harga kebutuhan pokok melonjak.
Ketua SAPA, Fauzan Adami, menilai pemerintah Aceh tidak dapat menangani skala bencana ini sendirian. Ia menyebut situasi yang terjadi tidak hanya berdampak pada daerah yang terendam banjir, tetapi juga menekan masyarakat miskin di wilayah lain akibat gangguan akses dan meningkatnya biaya hidup.
“Ini menyangkut keselamatan rakyat. Banyak warga kelaparan, sakit, dan tidak bisa bekerja. Ini bukan soal memamerkan bantuan mie instan, tetapi mencari solusi cepat untuk memulihkan Aceh,” ujar Fauzan.
SAPA meminta pemerintah kabupaten/kota dan Pemerintah Aceh untuk segera mengajukan permohonan agar bencana banjir di Aceh ditetapkan sebagai bencana nasional.
Dengan status tersebut, akses bantuan, perbaikan infrastruktur, hingga pengerahan sumber daya dinilai dapat dilakukan lebih maksimal.
“Penetapan status bencana nasional bukan soal pemerintah daerah tidak mampu, tetapi langkah realistis demi keselamatan masyarakat. Jangan sampai korban bertambah hanya karena terlambat mengambil keputusan,” kata Fauzan.[]
