Banda Aceh - Pengurus Besar Himpunan Ulama Dayah Aceh (PB HUDA) mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera menetapkan banjir besar yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sebagai bencana nasional.
Desakan ini disampaikan menyusul semakin parahnya dampak banjir dan longsor dalam beberapa hari terakhir.
Ketua PB HUDA, Dr. Tgk. H. Anwar Usman—akrab disapa Abiya Kuta Krueng—mengungkapkan bahwa kondisi di lapangan menunjukkan kerusakan luas, banyaknya korban jiwa, serta ribuan warga yang masih terisolasi.
“Banyak warga meninggal akibat banjir dan kerugian material tak terhitung banyaknya. Rumah-rumah terendam lumpur hingga dua meter. Sementara sejumlah korban meninggal pun belum dapat dijangkau. Banyak desa masih terputus aksesnya,” ujar Abiya Kuta Krueng.
Data sementara Pemerintah Aceh mencatat 173 orang meninggal dunia, 1.838 orang luka-luka, dan 181 orang masih dinyatakan hilang. Selain itu, sebanyak 478.847 warga mengungsi yang tersebar di 828 titik pengungsian. Angka tersebut diperkirakan masih dapat bertambah karena banyak lokasi belum terdata sepenuhnya.
Abiya juga menyoroti kepanikan masyarakat akibat dampak lanjutan bencana. Kelangkaan BBM, gangguan jaringan listrik PLN, sulitnya memperoleh gas elpiji, serta naiknya harga kebutuhan pokok membuat situasi kian mengkhawatirkan.
Melihat kondisi tersebut, PB HUDA mendesak Presiden Prabowo segera menetapkan status bencana nasional sebagai langkah strategis untuk membuka akses bantuan lebih luas, termasuk dukungan logistik, tenaga medis, relawan nasional, serta percepatan pemulihan infrastruktur publik.
“Kami sangat berharap Presiden melihat langsung kondisi ini. Banyak santri, guru, dan masyarakat kehilangan tempat tinggal, alat belajar, serta sumber penghidupan,” ujar Pimpinan Dayah Darul Munawwarah Kuta Krueng itu.
Abiya menambahkan bahwa kerusakan parah pada lembaga pendidikan Islam seperti dayah bukan hanya kerugian fisik, tetapi juga mengancam keberlanjutan pendidikan Islam tradisional yang menjadi identitas Aceh.
Situasi kritis juga terlihat di berbagai titik pengungsian. Laporan tim kemanusiaan menyebutkan minimnya bahan pangan, susu bayi, selimut, obat-obatan, pakaian layak pakai, serta fasilitas sanitasi.
Kelompok rentan seperti lansia, anak-anak, penyandang disabilitas, dan ibu menyusui menjadi yang paling terdampak.
Para ulama Aceh menilai negara harus mengambil langkah strategis sesegera mungkin. Mengingat Aceh pernah mengalami bencana besar seperti tsunami 2004, pemerintah pusat tidak boleh menunda keputusan ketika situasi sudah berada pada tahap darurat.
“Musibah ini adalah ujian, tetapi penanganannya adalah amanah negara,” tegas Abiya Kuta Krueng.
Ia berharap pemerintah dapat segera mengambil keputusan cepat agar penyelamatan dan pemulihan warga terdampak bisa dilakukan secara maksimal.[]
