Aceh Besar — Kebijakan merumahkan ratusan tenaga kesehatan (nakes) bakti di puskesmas wilayah Kabupaten Aceh Besar terus menuai polemik dan sorotan publik.
Setelah isu tersebut ramai diperbincangkan di media dan media sosial, Dinas Kesehatan Aceh Besar akhirnya menyampaikan dua opsi solusi. Namun, tawaran tersebut justru memicu kekecewaan di kalangan nakes.
Sekretaris Dinas Kesehatan Aceh Besar menyampaikan dua opsi yang dinilai dapat menjadi jalan keluar sementara, yakni pengalihan nakes ke skema outsourcing dan menunggu puskesmas berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Opsi tersebut, menurut pemerintah daerah, ditawarkan di tengah keterbatasan regulasi dan anggaran.
Namun, para nakes bakti menilai kedua opsi tersebut tidak menyentuh akar persoalan. Seorang perwakilan nakes yang enggan disebutkan namanya mengatakan, pengalihan ke sistem outsourcing sangat tidak relevan dengan profesi tenaga kesehatan.
“Outsourcing umumnya diterapkan untuk petugas kebersihan, satpam, atau tenaga teknis lainnya. Sepanjang yang kami ketahui, tenaga kesehatan tidak pernah dialihkan ke sistem outsourcing. Ini bukan solusi, justru terasa merendahkan profesi kami,” ujarnya.
Selain dinilai tidak tepat, skema outsourcing juga dikhawatirkan menghilangkan kepastian kerja, perlindungan profesi, serta jenjang karier tenaga kesehatan. Para nakes menilai, jika opsi ini dipaksakan, kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat berpotensi menurun.
Opsi kedua, yakni menunggu puskesmas berstatus BLUD, juga menuai kritik. Para nakes menilai langkah tersebut tidak realistis dan terkesan mengulur waktu. Hingga saat ini, belum ada puskesmas di Aceh Besar yang berstatus BLUD, selain Rumah Sakit Satelit Indrapuri.
“Jika kami diminta menunggu puskesmas menjadi BLUD, itu berarti kami disuruh menunggu sesuatu yang belum jelas kapan terwujud. Sementara kebutuhan hidup tidak bisa ditunda—biaya makan, sewa rumah, dan pendidikan anak berjalan setiap hari,” kata perwakilan nakes tersebut.
Lebih jauh, para nakes menilai dua opsi yang disodorkan Dinas Kesehatan Aceh Besar lebih terlihat sebagai upaya meredam kegaduhan publik ketimbang menyelesaikan persoalan secara mendasar. Mereka khawatir, dengan diarahkan untuk mencari pekerjaan lain sambil menunggu kebijakan yang tidak pasti, keberadaan nakes bakti perlahan akan terpinggirkan dari sistem pelayanan kesehatan daerah.
“Kami merasa seperti diarahkan untuk diam, disibukkan mencari kerja lain, lalu isu ini akan hilang dengan sendirinya. Padahal kami sudah bertahun-tahun mengabdi di puskesmas,” ujarnya.
Kritik juga datang dari kalangan akademisi. Akademisi Ilmu Komunikasi, M. Nur, S.I.Kom., M.I.Kom., menilai respons pemerintah daerah mencerminkan belum adanya keberanian dalam menghadirkan kebijakan transisi yang adil dan berpihak pada tenaga kesehatan.
“Kebijakan seharusnya menyelesaikan masalah, bukan sekadar memindahkan masalah ke ruang ketidakpastian baru. Jika opsi yang ditawarkan justru membuat tenaga kesehatan semakin rentan, maka pendekatan pemerintah daerah perlu dievaluasi secara serius,” kata M. Nur.
Ia menegaskan, pemerintah daerah semestinya mampu menghadirkan skema transisi yang jelas, terukur, dan berkeadilan, mengingat peran strategis tenaga kesehatan dalam menjaga layanan dasar masyarakat.
Hingga kini, para nakes bakti masih berharap adanya langkah konkret dan kebijakan yang lebih manusiawi dari Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, termasuk kejelasan status, kepastian kerja, serta penghargaan atas pengabdian yang telah mereka berikan dalam pelayanan kesehatan masyarakat.[]
