Jakarta — Pemerintah memastikan kesiapan anggaran sebesar Rp 335 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sepanjang 2026.
Program nasional tersebut ditargetkan menjangkau sekitar 82 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia dan diyakini mampu memberi dampak ganda, baik bagi peningkatan kualitas gizi masyarakat maupun pertumbuhan ekonomi nasional.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, pendanaan Program MBG sepenuhnya bersumber dari APBN sehingga keberlanjutan dan stabilitas pelaksanaannya terjamin.
“Jaminannya APBN. Tahun ini pemerintah menyiapkan anggaran untuk Program Makan Bergizi Gratis sebesar Rp 335 triliun, jadi aman,” kata Airlangga saat menyampaikan sambutan dalam kegiatan Road to Jakarta Food Security Summit bertema Ketahanan Pangan untuk Menjaga Kedaulatan Bangsa di Jakarta, Selasa (13/1/2026).
Airlangga menjelaskan, Program MBG tidak hanya dirancang sebagai intervensi sosial untuk memperbaiki status gizi masyarakat, terutama anak-anak dan kelompok rentan, tetapi juga sebagai instrumen ekonomi dengan efek pengganda yang besar.
Salah satu kekuatan program ini terletak pada model operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Menurut dia, skema bisnis SPPG menerapkan sistem pembayaran di awal sebelum proses produksi makanan dilakukan, sehingga memberikan kepastian arus kas bagi pengelola.
“Model bisnis SPPG ini sangat baik. Karena dibayar di awal, baru memproduksi, sehingga arus kasnya bagus,” ujar Airlangga.
Dengan sistem tersebut, pengelola SPPG memiliki kepastian pendanaan, perputaran modal lebih cepat, serta risiko usaha yang lebih rendah. Kondisi ini mendorong tumbuhnya investasi lokal dan replikasi unit dapur SPPG di berbagai daerah.
Di sejumlah wilayah, seperti Lamongan, Jawa Timur, program ini bahkan telah mendorong partisipasi masyarakat dalam membangun dan mengelola SPPG secara gotong royong.
Dari total anggaran Rp 335 triliun, pemerintah memperkirakan sekitar Rp 80 triliun per kuartal akan mengalir langsung ke tingkat masyarakat. Nilai ini jauh lebih besar dibandingkan stimulus pemerintah pada kuartal pertama tahun sebelumnya yang tercatat sekitar Rp 37 triliun.
“Jika dana sebesar Rp 80 triliun per kuartal mengalir ke akar rumput, dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi tentu sangat signifikan,” kata Airlangga.
Penyaluran dana langsung tersebut diproyeksikan meningkatkan konsumsi masyarakat, memperkuat sektor produksi pangan, serta menciptakan lapangan kerja baru.
Pemerintah memperkirakan Program MBG dapat menyerap hingga tiga juta tenaga kerja, baik secara langsung maupun tidak langsung, mulai dari sektor pertanian, distribusi bahan pangan, hingga pengolahan dan penyajian makanan.
Airlangga menambahkan, kontribusi Program MBG terhadap perekonomian nasional diperkirakan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 7 persen.
Bahkan jika realisasinya hanya separuh dari potensi tersebut, program ini dinilai tetap dapat menambah sekitar 3 persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional pada 2026.
Dengan dukungan anggaran yang kuat serta model pelaksanaan yang terukur, Program Makan Bergizi Gratis diharapkan menjadi kebijakan strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menjaga ketahanan pangan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.[]
