Bireuen — Ratusan petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Pemadam Kebakaran (Damkar) Kabupaten Bireuen menggelar aksi unjuk rasa di halaman Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Bireuen, Selasa (13/1/2026).
Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes terhadap pernyataan sejumlah anggota DPRK yang dinilai telah mencemarkan nama baik BPBD terkait isu penimbunan bantuan logistik bencana.
Massa aksi datang secara berkelompok mengenakan seragam dinas. Mereka membawa spanduk serta menyampaikan orasi secara bergantian, menuntut klarifikasi dan pertanggungjawaban atas informasi yang menyebutkan adanya penggerebekan gudang logistik BPBD Bireuen.
Salah seorang orator, Helmi Nanda, menegaskan bahwa tudingan tersebut tidak benar dan menyesatkan. Ia membantah adanya penggerebekan maupun penimbunan bantuan logistik.
“Tidak pernah ada penggerebekan dan tidak ada penimbunan barang. Penyaluran bantuan selama ini berjalan sesuai aturan. Semua logistik tercatat dengan baik, baik saat masuk maupun keluar,” ujar Helmi dalam orasinya.
Menurut massa, isu penimbunan logistik bermula dari pernyataan dua anggota DPRK Bireuen, Muhammad Arif dan Surya Dharma dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Pernyataan tersebut kemudian berkembang di tengah masyarakat dan memicu kecurigaan publik terhadap kinerja BPBD Bireuen.
Para pengunjuk rasa mendesak kedua anggota DPRK tersebut untuk menemui massa dan memberikan klarifikasi secara terbuka. Namun hingga hampir satu jam aksi berlangsung, keduanya tidak hadir menemui pengunjuk rasa.
Di lokasi aksi, anggota DPRK Bireuen H. M. Amin alias Keuchik Min memberikan penjelasan kepada massa. Ia menegaskan bahwa kunjungan sejumlah anggota DPRK ke gudang BPBD sebelumnya merupakan kunjungan biasa, bukan penggerebekan.
“Tidak ada penggerebekan. Yang ada hanya kunjungan untuk melihat kondisi gudang. Tidak ditemukan masalah, semua berjalan normal. Namun kemudian muncul pernyataan yang berbeda dari fakta di lapangan,” ujarnya.
Ia juga menyayangkan berkembangnya narasi yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, sehingga menimbulkan keresahan dan berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap BPBD.
Sejumlah petugas BPBD yang mengikuti aksi menyatakan bahwa pengelolaan logistik bantuan bencana selama ini dilakukan secara profesional dan transparan. Seluruh bantuan dicatat secara administratif, mulai dari penerimaan hingga penyaluran kepada masyarakat terdampak, sesuai ketentuan yang berlaku.
Para pengunjuk rasa berharap DPRK Bireuen segera meluruskan informasi yang telah beredar agar tidak menimbulkan kesalahpahaman berkepanjangan.
Mereka menilai tudingan tanpa dasar dapat berdampak buruk terhadap integritas dan semangat petugas yang bekerja di garis depan penanggulangan bencana.
Aksi unjuk rasa berlangsung tertib dengan pengawalan aparat keamanan dan berakhir damai setelah massa menyampaikan tuntutan serta pernyataan sikap.[]
