Jakarta – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menyampaikan keprihatinan mendalam atas tragedi yang terjadi di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), di mana seorang anak diduga mengakhiri hidupnya akibat tekanan ekonomi keluarga dan ketidakmampuan membeli perlengkapan sekolah.
Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo menyampaikan duka cita mendalam atas peristiwa tersebut dan menegaskan bahwa Polri tidak ingin tragedi serupa kembali terulang.
“Peristiwa ini menjadi pengingat bagi kita semua agar negara hadir lebih cepat, lebih dekat, dan lebih nyata bagi masyarakat yang membutuhkan,” ujar Wakapolri.
Menurutnya, kejadian tersebut harus menjadi momentum untuk mengoptimalkan berbagai program kesejahteraan yang telah disiapkan pemerintah agar benar-benar menjangkau masyarakat yang berhak menerima.
Wakapolri menegaskan bahwa Presiden Republik Indonesia telah menyiapkan skema Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2026 yang komprehensif untuk mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem melalui program bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“Pemerintah sudah menyiapkan program dan anggaran, kita punya semangat gotong royong. Yang harus kita pastikan adalah implementasinya benar-benar menyentuh keluarga yang membutuhkan,” tegas Wakapolri.
Ia menyatakan optimisme bahwa dengan kerja bersama dan pengawalan yang kuat, target nasional menuju nol persen kemiskinan ekstrem dapat diwujudkan.
Wakapolri menjelaskan bahwa langkah Polri tersebut sejalan dengan masukan dari Asisten Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Analisa Kebijakan, Dirgayuza Setiawan, yang menilai Polri memiliki potensi besar dalam membantu menyukseskan kebijakan Presiden melalui jaringan kelembagaan yang menjangkau hingga tingkat desa.
“Arah kebijakan Presiden dalam APBN 2026 sangat relevan untuk dikawal Polri. Programnya lengkap dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Tugas Polri adalah memastikan kebijakan itu sampai ke rakyat, tepat sasaran, dan berjalan efektif di lapangan,” ujarnya.
Masukan tersebut menjadi landasan bagi Polri untuk bergerak lebih proaktif dalam mendukung percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem di seluruh Indonesia.
Sebagai langkah konkret, Wakapolri memerintahkan seluruh jajaran Polri agar lebih aktif hadir di tengah masyarakat.
“Saya instruksikan para Kapolres bersama pemerintah daerah untuk turun langsung melihat kondisi riil di lapangan. Lakukan pendataan keluarga miskin ekstrem, bantu verifikasi data, dan dampingi masyarakat agar bisa mengakses seluruh program bantuan pemerintah,” tegasnya.
“Polri harus menjadi jembatan kehadiran negara. Jangan sampai ada warga yang berhak menerima bantuan, tetapi tidak tahu caranya atau kesulitan mengaksesnya,” lanjut Wakapolri.
Program Pemerintah yang Dikawal Polri
Untuk memastikan masyarakat memahami dan menerima haknya, Polri akan membantu mengawal dan menyosialisasikan berbagai program pemerintah, antara lain:
Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 10 juta keluarga;
Bantuan sembako Rp200 ribu per bulan bagi 18,3 juta keluarga;
Beasiswa PIP, KIP Kuliah, dan Sekolah Rakyat Berasrama;
Bantuan permakanan bagi lansia dan penyandang disabilitas;
Bantuan Anak Yatim Piatu (YAPI);
Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) bagi 96,8 juta jiwa;
Program Rumah Sejahtera Terpadu (RST);
Subsidi listrik, LPG, BBM, pupuk, dan Kredit Usaha Rakyat (KUR);
Sertifikat halal gratis bagi UMK;
Uang saku magang bagi lulusan baru;
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk 82,9 juta penerima manfaat;
Cek Kesehatan Gratis (CKG) bagi 130,3 juta masyarakat.
“Semua program ini merupakan wujud nyata kehadiran negara. Tugas Polri memastikan masyarakat mengetahui, mengakses, dan menerima haknya dengan mudah,” jelas Wakapolri.
Ia menegaskan bahwa pengawalan program pemerintah harus nyata hingga ke tingkat bawah.
“Pendataan harus akurat, verifikasi harus dilakukan langsung di lapangan, dan bantuan harus benar-benar diterima oleh yang berhak. Itulah ukuran keberhasilan kita,” ujarnya.
Wakapolri juga menekankan pentingnya sinergi antara Polri, pemerintah daerah, Badan Pusat Statistik (BPS), serta kementerian dan lembaga terkait agar setiap rupiah APBN benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat.
Menutup arahannya, Wakapolri menyampaikan optimisme kepada seluruh jajaran Polri dan masyarakat.
“Kami yakin, dengan kerja keras, kepedulian, dan semangat gotong royong, kemiskinan ekstrem bisa kita atasi bersama. Polri berkomitmen penuh mendukung kebijakan Presiden dan memastikan negara hadir untuk rakyat,” pungkasnya.
“Tragedi di NTT tidak boleh terulang, dan Polri akan berada di garis depan untuk memastikan hal tersebut.”[]
