Jakarta — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menerima audiensi Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) di Gedung Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (6/2/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Kapolri menegaskan komitmen Polri untuk terus memperkuat sinergi dengan elemen buruh dalam memperjuangkan hak-hak pekerja di Indonesia.
Kapolri menyampaikan bahwa Polri terus mengoptimalkan peran Desk Ketenagakerjaan Polri sebagai sarana pelayanan dan perlindungan dalam penyelesaian berbagai persoalan perburuhan.
“Kami terus mengoptimalkan pelayanan kepolisian di bidang permasalahan ketenagakerjaan. Termasuk memperluas perlindungan terhadap buruh, khususnya buruh perempuan,” ujar Jenderal Listyo Sigit Prabowo usai audiensi.
Ia menegaskan, Desk Ketenagakerjaan Polri berupaya menjalankan fungsi kepolisian secara maksimal dalam menampung dan memperjuangkan aspirasi buruh, baik saat penyampaian pendapat di muka umum maupun dalam penyelesaian konflik industrial.
“Baik saat buruh menyampaikan aspirasi, membantu penyelesaian masalah industrial, maupun memberikan perlindungan yang memang menjadi kewajiban kami,” lanjutnya.
Dengan terjalinnya sinergi yang kuat antara Polri dan serikat buruh, Kapolri berharap kesejahteraan buruh dapat terus meningkat, sekaligus membuka lebih banyak lapangan kerja agar buruh dapat terus berkarya demi Indonesia yang berdaulat dan makmur.
“Kami akan terus menjaga hubungan yang sudah sangat baik ini. Polri dan buruh adalah sahabat. Hubungan ini harus terus kita jaga, perbaiki, dan tingkatkan ke depan,” tegas Kapolri.
Sementara itu, Presiden KSBSI, Elly Rosita Silaban, menyampaikan apresiasi atas langkah Polri membentuk Desk Ketenagakerjaan. Ia menyebut, pembentukan desk tersebut merupakan yang pertama di dunia.
“Setahu kami, kepolisian Indonesia adalah yang pertama di dunia membentuk Desk Ketenagakerjaan. Ini sangat bermanfaat bagi seluruh elemen buruh di Indonesia,” ujar Elly.
Elly juga menyatakan dukungan KSBSI agar Polri tetap berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia. Menurutnya, posisi tersebut penting agar koordinasi strategis dapat berjalan cepat dan efektif.
“Polri adalah institusi sipil dan tidak seharusnya berada di bawah kementerian lain. Jika Presiden membutuhkan sesuatu yang sangat penting, koordinasi bisa langsung dilakukan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Elly menegaskan KSBSI akan terus bersinergi dengan Polri dan memandang Polri sebagai mitra strategis dalam memperjuangkan kepentingan buruh. Ia juga berharap Desk Ketenagakerjaan Polri tidak hanya hadir di tingkat pusat, tetapi hingga ke daerah.
“Kami berharap di bawah kepemimpinan Bapak Kapolri, Desk Ketenagakerjaan tidak hanya ada di pusat, tetapi juga sampai ke daerah, agar sinergi antara serikat buruh dan Polri terjalin hingga tingkat lokal,” pungkasnya.[]
