 |
| Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo menyampaikan arahan kepada jajaran Polri untuk mengawal pelaksanaan program APBN 2026 agar bantuan pemerintah tepat sasaran dan menjangkau masyarakat miskin ekstrem.(6/2/2026). |
Jakarta – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menyampaikan keprihatinan mendalam atas tragedi yang terjadi di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), di mana seorang anak diduga mengakhiri hidup akibat tekanan ekonomi keluarga dan ketidakmampuan membeli alat tulis sekolah.
Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo menyampaikan duka cita mendalam atas peristiwa tersebut sekaligus menegaskan komitmen Polri agar kejadian serupa tidak kembali terulang.
“Peristiwa ini menjadi pengingat bagi kita semua agar negara hadir lebih cepat, lebih nyata, dan lebih menyentuh masyarakat yang membutuhkan,” ujar Wakapolri.
Menurutnya, tragedi di NTT harus dijadikan momentum untuk mengoptimalkan berbagai program kesejahteraan yang telah disiapkan pemerintah agar benar-benar menjangkau masyarakat yang berhak menerima bantuan.
Wakapolri menegaskan bahwa Presiden Republik Indonesia telah menyiapkan skema Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2026 yang komprehensif guna mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem. Upaya tersebut dilakukan melalui berbagai program bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“Pemerintah sudah menyiapkan program dan anggaran. Yang harus kita pastikan bersama adalah implementasinya benar-benar menyentuh keluarga-keluarga yang membutuhkan,” tegasnya.
Ia optimistis, dengan kerja bersama dan pengawalan yang kuat, target nasional menuju nol persen kemiskinan ekstrem dapat diwujudkan.
Lebih lanjut, Wakapolri menjelaskan bahwa langkah Polri dalam mengawal program kesejahteraan ini sejalan dengan masukan Asisten Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Analisa Kebijakan, Dirgayuza Setiawan. Menurutnya, Polri memiliki jaringan kelembagaan hingga tingkat desa yang berpotensi besar mendukung keberhasilan kebijakan Presiden.
“Arah kebijakan Presiden dalam APBN 2026 sangat relevan untuk disosialisasikan melalui Polri. Tugas kami memastikan kebijakan tersebut sampai kepada rakyat, tepat sasaran, dan berjalan efektif di lapangan,” kata Wakapolri.
Sebagai langkah konkret, Wakapolri menginstruksikan seluruh jajaran Polri untuk lebih aktif hadir di tengah masyarakat. Para Kapolres diminta bersinergi dengan pemerintah daerah untuk turun langsung ke lapangan.
“Saya perintahkan Kapolres bersama pemerintah daerah melakukan pendataan keluarga miskin ekstrem, membantu verifikasi data, serta mendampingi masyarakat agar dapat mengakses seluruh program bantuan pemerintah,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa Polri harus menjadi jembatan kehadiran negara bagi masyarakat, sehingga tidak ada warga yang berhak menerima bantuan namun tidak mengetahui mekanisme atau kesulitan mengaksesnya.
Untuk memastikan masyarakat memahami dan memperoleh haknya, Polri akan mengawal serta menyosialisasikan berbagai program pemerintah, di antaranya Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sembako, beasiswa PIP dan KIP Kuliah, bantuan bagi lansia dan penyandang disabilitas, bantuan anak yatim piatu, PBI Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Program Rumah Sejahtera Terpadu, subsidi energi dan Kredit Usaha Rakyat (KUR), sertifikat halal gratis bagi UMK, uang saku magang, Program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta Cek Kesehatan Gratis (CKG).
“Semua program ini adalah wujud nyata kehadiran negara. Tugas Polri memastikan masyarakat mengetahui, mengakses, dan menerima haknya,” jelas Wakapolri.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara Polri, pemerintah daerah, Badan Pusat Statistik (BPS), serta kementerian dan lembaga terkait agar setiap rupiah APBN benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat.
Menutup arahannya, Wakapolri menyampaikan optimisme kepada seluruh jajaran Polri dan masyarakat.
“Kami yakin, dengan kerja keras, kepedulian, dan semangat gotong royong, kemiskinan ekstrem dapat kita atasi bersama. Polri berkomitmen penuh mendukung kebijakan Presiden dan memastikan negara hadir untuk rakyat,” pungkasnya.
“Tragedi di NTT tidak boleh terulang, dan Polri akan berada di garis depan untuk memastikan hal itu,” tutup Wakapolri. (**)
