 |
| Kolase foto Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Komunikasi dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, yang menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis merupakan program kemanusiaan dan investasi sosial yang digagas Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan makanan bergizi. Foto: Kolase Kompas TV.(8/3/2026) |
Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah kembali menjadi sorotan publik. Menanggapi berbagai kritik dan anggapan bahwa program tersebut dimanfaatkan sebagai ladang bisnis, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Komunikasi dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, menegaskan bahwa sejak awal MBG dirancang sebagai program kemanusiaan sekaligus investasi sosial bagi masa depan generasi Indonesia.
Menurut Nanik, program MBG lahir dari kepedulian Presiden Prabowo Subianto terhadap kondisi masyarakat kurang mampu, khususnya anak-anak yang kesulitan mendapatkan asupan makanan bergizi.
Ia menjelaskan, gagasan tersebut berawal dari pengalaman Prabowo pada 2012 saat mengunjungi kawasan Cilincing, Jakarta.
Dalam kunjungan tersebut, Prabowo menyaksikan langsung kondisi memprihatinkan masyarakat yang terpaksa mengais sisa makanan dari buruh pabrik untuk dibawa pulang.
Pemandangan itu, kata Nanik, meninggalkan kesan mendalam dan memunculkan tekad kuat dalam diri Prabowo untuk memastikan rakyat kecil, terutama anak-anak, tidak lagi mengalami kelaparan atau kekurangan gizi.
“Pak Prabowo waktu itu sangat marah melihat kondisi tersebut. Dari situlah muncul tekad beliau bahwa jika suatu saat diberi amanah memimpin negara, beliau ingin memastikan masyarakat, khususnya anak-anak, mendapatkan makanan yang layak dan bergizi,” ujar Nanik dalam workshop Penguatan Strategi Komunikasi dan Implementasi Kehumasan yang dikutip pada Minggu (8/3/2026).
Ia menegaskan, MBG bukan sekadar program bantuan makanan, melainkan investasi jangka panjang bagi kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Dengan menyediakan makanan bergizi bagi anak-anak sejak dini, pemerintah berharap dapat menekan angka stunting, meningkatkan kesehatan generasi muda, serta mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.
Pada tahap awal pelaksanaannya, pemerintah membuka peluang kemitraan bagi berbagai lembaga yang ingin terlibat dalam penyediaan layanan dapur MBG.
Namun, kemitraan tersebut tidak diberikan secara sembarangan. Pemerintah memprioritaskan yayasan yang bergerak di bidang pendidikan, sosial, dan keagamaan.
Kebijakan ini diambil dengan pertimbangan bahwa banyak yayasan yang selama ini telah berkontribusi membantu masyarakat, namun memiliki keterbatasan sumber daya.
Melalui program MBG, diharapkan yayasan-yayasan tersebut dapat memperoleh dukungan tambahan untuk memperbaiki fasilitas pendidikan, pesantren, maupun kegiatan sosial mereka.
“Awalnya memang mitra itu bisa berbentuk CV atau PT. Tetapi kemudian diarahkan agar berbentuk yayasan dengan latar belakang pendidikan, sosial, atau keagamaan. Banyak yayasan yang sudah membantu masyarakat tetapi kekurangan dana. Dengan adanya insentif dari program ini, mereka bisa memperbaiki sekolah, pondok pesantren, atau fasilitas sosial lainnya,” jelas Nanik.
Meski demikian, Nanik mengakui dalam perjalanannya terdapat sejumlah pihak yang mencoba memanfaatkan program tersebut untuk kepentingan bisnis. Beberapa bahkan mendirikan yayasan baru hanya untuk mengelola dapur MBG dengan tujuan mencari keuntungan.
Tidak sedikit pula pihak yang mengelola lebih dari satu dapur MBG, sehingga dinilai menyimpang dari semangat awal program yang bertujuan membantu masyarakat secara luas.
Menurut Nanik, praktik seperti itu dapat menimbulkan kecemburuan sosial dan merusak tujuan utama program. Bahkan dalam beberapa kasus, pihak yang berorientasi bisnis cenderung mengabaikan kualitas layanan.
“Secara kepemilikan, dapur ini membuat orang iri karena yang muncul bukan yayasan sosial, pendidikan, atau keagamaan yang benar-benar bekerja untuk masyarakat. Ada pengusaha yang berkedok yayasan karena orientasinya bisnis. Akibatnya fasilitas tidak dipikirkan, peralatan rusak pun tidak diganti karena semuanya dihitung dari sisi keuntungan,” ungkapnya.
Untuk mencegah penyimpangan tersebut, BGN menerapkan sistem evaluasi ketat terhadap seluruh mitra program.
Nanik menjelaskan, kontrak kerja sama pengelolaan dapur MBG hanya berlaku selama satu tahun. Setelah itu, kelanjutan kerja sama akan ditentukan berdasarkan hasil evaluasi kinerja.
Apabila ditemukan mitra yang menjalankan program tidak sesuai dengan tujuan kemanusiaan atau lebih mementingkan keuntungan finansial, maka kerja sama tersebut tidak akan diperpanjang.
“MBG bukan bisnis. Ini program kemanusiaan dan investasi sosial. Jika ada yang hanya memikirkan uang, tentu akan kami evaluasi dan kerja samanya bisa dihentikan,” tegas Nanik.
Ia juga mengingatkan seluruh Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar menjalankan program sesuai pedoman teknis dan standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan pemerintah.
Menurutnya, keberhasilan program MBG tidak hanya bergantung pada pemerintah pusat, tetapi juga pada integritas para pengelola di lapangan.
“Kalian sebagai kepala SPPG harus berjalan di koridor yang benar. Jalankan juknis dan SOP yang sudah ditetapkan agar tujuan program ini benar-benar tercapai,” pungkasnya.
Melalui pengawasan dan evaluasi yang ketat, pemerintah berharap Program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan sesuai tujuan awalnya, yakni memastikan anak-anak Indonesia memperoleh akses makanan bergizi yang layak serta mendukung lahirnya generasi yang sehat, kuat, dan berdaya saing di masa depan. (***)
