Jakarta – Ketua Umum Fast Respon Indonesia Center (FRIC) Presisi Polri, H. Dian Surahman, bersama Sekretaris Jenderal DPP FRIC H. Deden Hardening menegaskan komitmennya untuk mengawal pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah.
Dalam keterangannya, Dian Surahman menegaskan bahwa setiap program pemerintah yang telah memiliki standar nilai bantuan harus direalisasikan secara utuh kepada masyarakat tanpa adanya pengurangan atau penyimpangan oleh pihak mana pun.
“Program yang sudah ditetapkan oleh pemerintah adalah hak masyarakat. Jangan sampai ada oknum yang dengan sengaja mengurangi nilai atau memanfaatkan program tersebut untuk kepentingan pribadi. Jika nilai yang sudah ditentukan sebesar Rp15.000, maka harus direalisasikan sebesar itu kepada masyarakat, tidak boleh dikurangi sedikit pun,” tegasnya.
Ia menyebutkan bahwa FRIC sebagai organisasi yang bersinergi dengan pemerintah dan Polri memiliki komitmen untuk turut mengawal berbagai program pemerintah agar berjalan secara transparan, tepat sasaran, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Menurutnya, penyalahgunaan program pemerintah tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga mencederai tujuan negara dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.
“FRIC tidak akan mentolerir siapa pun yang mencoba bermain dalam program yang diperuntukkan bagi rakyat. Kami akan bersikap tegas dan mengawal persoalan ini sampai tuntas,” ujarnya.
Lebih lanjut, Dian Surahman secara resmi menginstruksikan seluruh jajaran FRIC di berbagai daerah di Indonesia untuk ikut mengawasi pelaksanaan dapur MBG di wilayah masing-masing.
Pengawasan tersebut dilakukan guna memastikan makanan yang disalurkan kepada masyarakat benar-benar layak dikonsumsi, higienis, serta sesuai dengan standar gizi yang telah ditetapkan pemerintah.
“Saya instruksikan kepada seluruh jajaran FRIC se-Indonesia agar mengawasi dapur MBG. Pastikan makanan yang diberikan kepada masyarakat benar-benar layak, higienis, dan sesuai standar gizi,” katanya.
Ia juga menegaskan bahwa jika ditemukan adanya kecurangan, pengurangan kualitas makanan, penyajian makanan yang tidak layak konsumsi, atau laporan dari masyarakat terkait hal tersebut, maka jajaran FRIC diminta segera melakukan langkah pengawasan.
“Jika ditemukan kecurangan atau makanan yang tidak layak konsumsi dan tidak sesuai standar, segera laporkan dan dokumentasikan agar dapat ditindaklanjuti oleh pihak terkait,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPP FRIC H. Deden Hardening mengatakan pihaknya juga membuka ruang pengaduan bagi masyarakat yang menemukan dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program MBG di lapangan.
“Kami mengajak masyarakat untuk tidak ragu melaporkan jika menemukan adanya penyimpangan. FRIC siap mengakomodir setiap laporan yang masuk dari masyarakat,” kata Deden.
Ia menambahkan bahwa setiap laporan yang diterima akan ditindaklanjuti dengan pengumpulan data serta investigasi lapangan oleh jajaran FRIC. Apabila terbukti terjadi pelanggaran, laporan tersebut akan diteruskan kepada pemerintah pusat untuk ditindaklanjuti.
“Jika terbukti ada pihak yang bermain dan merugikan masyarakat dalam program MBG ini, FRIC tidak akan tinggal diam. Kami akan melaporkannya kepada pemerintah agar segera ditindak sesuai aturan yang berlaku,” ujarnya.
Melalui pernyataan tersebut, FRIC menegaskan komitmennya untuk menjadi bagian dari pengawasan publik terhadap pelaksanaan program pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.
Dian Surahman berharap seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program MBG dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, jujur, dan transparan.
“Program pemerintah dibuat untuk membantu rakyat, bukan menjadi ladang keuntungan bagi oknum tertentu. Karena itu, mari kita jaga bersama. Jika ada yang bermain dengan hak rakyat, FRIC akan berada di barisan terdepan untuk mengungkapnya,” pungkasnya.[]
