JAKARTA – PT PLN (Persero) bersama Kementerian Perdagangan Republik Indonesia meresmikan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) ultra fast charging di lingkungan Kantor Kemendag RI, Kamis (5/3/2026).
Peresmian ini menjadi bagian dari sinergi kedua pihak dalam mempercepat pengembangan ekosistem kendaraan listrik (electric vehicle/EV) di Indonesia.
Peresmian SPKLU tersebut juga bertujuan memperluas ketersediaan infrastruktur pengisian daya kendaraan listrik di ruang publik, khususnya di lingkungan instansi pemerintah.
Menteri Perdagangan RI Budi Santoso menyampaikan apresiasi kepada PLN atas respons cepat dalam memenuhi kebutuhan pengguna kendaraan listrik yang terus meningkat di Indonesia.
“Terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada PLN yang telah menghadirkan fasilitas ini di lingkungan Kementerian Perdagangan untuk mendukung pegawai maupun masyarakat yang menggunakan mobil listrik. Fasilitas ini tidak hanya untuk pegawai Kemendag, tetapi juga dapat digunakan oleh masyarakat yang melintas di kawasan ini,” ujar Budi.
Ia mengungkapkan bahwa tren penggunaan kendaraan listrik juga meningkat di lingkungan Kemendag. Saat ini sekitar 15 persen pegawai telah beralih menggunakan kendaraan listrik.
Menurutnya, semakin banyaknya pembangunan SPKLU di berbagai lokasi akan semakin mendorong masyarakat untuk beralih ke kendaraan listrik.
“Dulu orang masih ragu menggunakan mobil listrik karena fasilitas pengisian daya terbatas. Sekarang SPKLU semakin banyak sehingga lebih memudahkan. Proses pengisiannya juga cepat, sekitar 30 menit sudah selesai,” katanya.
Sejak dilakukan uji coba operasi pada Desember 2025, pemanfaatan SPKLU di lingkungan Kemendag terus meningkat. Hingga Februari 2026, tercatat sebanyak 2.460 transaksi pengisian daya pada tiga unit SPKLU yang masing-masing memiliki kapasitas 120 kilowatt (kW), dengan total energi listrik tersalurkan mencapai 62.598 kW.
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menyampaikan bahwa kolaborasi antara PLN dan Kemendag merupakan bagian dari upaya percepatan transisi energi di Indonesia melalui penyediaan infrastruktur kendaraan listrik.
“Kolaborasi antara Kemendag dan PLN ini merupakan bagian dari akselerasi transisi energi, yaitu pergeseran dari energi mahal ke energi yang lebih murah, dari energi dengan emisi tinggi ke emisi rendah, serta dari energi berbasis impor menuju energi berbasis domestik,” ujar Darmawan.
Ia menambahkan, pengembangan SPKLU tidak dapat hanya mengandalkan lahan milik PLN. Oleh karena itu, kerja sama dengan berbagai pihak menjadi kunci dalam memperluas pembangunan infrastruktur kendaraan listrik di Indonesia.
“Lahan-lahan strategis justru banyak dimiliki oleh kementerian, rumah sakit, pusat perbelanjaan, perbankan, hingga berbagai fasilitas publik lainnya. Untuk itu, PLN siap bekerja sama dengan berbagai pihak,” jelasnya.
Ke depan, PLN bersama pemerintah juga akan terus menciptakan ekosistem investasi yang kondusif agar semakin banyak pihak, termasuk sektor swasta, dapat berpartisipasi dalam pembangunan SPKLU.
“Kami memastikan dari sisi teknis maupun komersial semuanya berjalan dengan baik, sehingga investasi di sektor SPKLU menjadi menarik dan berkelanjutan. Pembangunan SPKLU bukan hanya tugas PLN, tetapi merupakan upaya bersama dalam membangun ekosistem kendaraan listrik di Indonesia,” pungkas Darmawan.[]
