 |
| Dr. Nasrul Zaman saat menyampaikan kritik terhadap rencana pembatasan Program JKA, menegaskan pentingnya prioritas anggaran untuk layanan kesehatan masyarakat. |
Banda Aceh — Polemik rencana pembatasan Program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) terus menuai sorotan.
Akademisi Universitas Syiah Kuala, Nasrul Zaman, menilai kebijakan yang diwacanakan Pemerintah Aceh tersebut tidak memiliki dasar ilmiah yang kuat dan berpotensi merugikan masyarakat.
Dalam keterangannya, Nasrul membantah alasan pemerintah yang menyebut JKA tidak tepat sasaran karena dinikmati kalangan mampu. Ia menilai klaim tersebut tidak didukung data yang jelas dan cenderung spekulatif.
“Pernyataan seperti itu harus berbasis data. Tanpa bukti yang valid, sulit diterima secara akademis,” ujarnya.
Ia juga menyoroti belum adanya data konkret mengenai jumlah masyarakat mampu yang disebut turut menikmati layanan JKA. Menurutnya, kebijakan tanpa transparansi data berisiko menimbulkan ketidakadilan sosial.
Lebih lanjut, Nasrul menduga wacana pembatasan JKA berpotensi berkaitan dengan pengalihan anggaran ke sektor lain yang dinilai kurang mendesak. Ia menegaskan bahwa sektor kesehatan seharusnya tetap menjadi prioritas, mengingat kondisi ekonomi masyarakat Aceh yang masih rentan.
Sebagai solusi, ia menyarankan pemerintah melakukan efisiensi anggaran, terutama pada proyek-proyek yang tidak berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Anggaran harus difokuskan pada program yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, termasuk layanan kesehatan,” tegasnya.
Nasrul juga menyatakan dukungannya terhadap mahasiswa yang menyuarakan aspirasi terkait keberlanjutan JKA. Ia menilai aksi tersebut sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi sosial masyarakat.
Menurutnya, JKA memiliki peran penting sebagai jaring pengaman sosial, khususnya bagi masyarakat kurang mampu yang rentan terdampak secara ekonomi ketika menghadapi masalah kesehatan.
“Jika satu anggota keluarga sakit, dampaknya bisa sangat besar terhadap ekonomi rumah tangga. Program seperti JKA sangat dibutuhkan untuk mencegah masyarakat jatuh lebih dalam ke kemiskinan,” ujarnya.
Ia mengingatkan, Aceh masih menghadapi tantangan kemiskinan yang cukup tinggi, sehingga kebijakan di sektor kesehatan harus benar-benar berpihak pada masyarakat.
Polemik ini pun terus berkembang di tengah masyarakat. Berbagai kalangan, termasuk akademisi dan mahasiswa, mendesak Pemerintah Aceh untuk mengevaluasi kembali rencana pembatasan tersebut agar layanan kesehatan tetap dapat diakses secara luas dan adil.[]
