 |
| Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA) Luwa Nanggroe sekaligus Penasihat Gubernur Aceh bidang investasi dan hubungan luar negeri, Teuku Emi Syamsyumi. Foto: Dok. KPA Luwa Nanggroe |
BANDA ACEH — Dinamika politik di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) periode 2024–2029 terus menjadi sorotan publik.
Di tengah tantangan pembangunan dan kebutuhan menjaga stabilitas daerah, sejumlah figur dinilai memiliki kapasitas untuk memimpin parlemen Aceh ke depan.
Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA) Luwa Nanggroe sekaligus Penasihat Gubernur Aceh bidang investasi dan hubungan luar negeri, Teuku Emi Syamsyumi atau Abu Salam, menegaskan bahwa kepemimpinan DPRA membutuhkan sosok berpengalaman dan adaptif terhadap tantangan global maupun lokal.
“Aceh ke depan dihadapkan pada agenda besar, mulai dari penguatan iklim investasi hingga diplomasi ekonomi internasional. Karena itu, pimpinan DPRA harus memiliki kapasitas komprehensif dalam membaca arah pembangunan,” ujar Abu Salam di Banda Aceh, Senin (13/4/2026) malam.
Ia menilai, pemimpin DPRA harus mampu menyelaraskan kepentingan politik, pembangunan, dan ekonomi secara seimbang.
Menurutnya, kepemimpinan parlemen menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas dan mendorong kemajuan daerah.
Berdasarkan pengamatannya, terdapat tiga figur yang dinilai memenuhi kriteria tersebut, yakni Saiful Bahri (Pon Yahya), Hendri Muliana, dan Nazaruddin (Tgk Agam).
Figur Berpengalaman dengan Latar Belakang Beragam
Saiful Bahri atau Pon Yahya dikenal sebagai sosok berpengalaman di legislatif. Ia pernah menjabat sebagai Ketua DPRA periode 2022–2023 serta memiliki latar belakang sebagai mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).
Pengalaman ini dinilai menjadi modal penting dalam meredam konflik dan menjembatani berbagai kepentingan politik.
Sementara itu, Hendri Muliana dipandang sebagai figur progresif dengan pendekatan teknokratis. Sebagai Sekretaris Fraksi Partai Aceh dan Sekretaris Komisi IV DPRA, ia dikenal fokus pada pembangunan infrastruktur dan pemerataan wilayah.
Kemampuannya dalam membangun komunikasi dengan masyarakat menjadi nilai tambah dalam mendorong kebijakan yang responsif.
Adapun Nazaruddin atau Tgk Agam memiliki latar belakang eksekutif. Mantan Wali Kota Sabang periode 2017–2022 itu dinilai memiliki pemahaman kuat terkait birokrasi, tata kelola anggaran, serta implementasi kebijakan pemerintahan.
Pengalaman tersebut dianggap penting dalam memperkuat fungsi pengawasan legislatif.
Tantangan Strategis dan Stabilitas Politik
DPRA saat ini dihadapkan pada sejumlah agenda strategis, salah satunya pembahasan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai arah pembangunan jangka panjang Aceh.
Selain itu, parlemen juga dituntut mendorong pemulihan ekonomi serta menciptakan iklim investasi yang kondusif.
Dengan komposisi 81 anggota dari 13 partai politik, di mana Partai Aceh masih mendominasi, dinamika internal DPRA diperkirakan akan terus berkembang, termasuk dalam penentuan kepemimpinan.
Abu Salam menegaskan, siapa pun yang terpilih sebagai Ketua DPRA harus mampu menjadi jembatan antara kepentingan politik dan pembangunan daerah.
Stabilitas politik, katanya, menjadi prasyarat utama dalam menarik investasi dan mempercepat pertumbuhan ekonomi.
“Pon Yahya dengan pengalaman kelembagaannya, Hendri dengan visi infrastrukturnya, dan Tgk Agam dengan pengalaman birokrasinya, merupakan representasi figur yang mampu menjaga stabilitas sekaligus mendorong kemajuan Aceh,” pungkasnya.
Publik kini menantikan arah politik DPRA ke depan, terutama dalam memastikan kebijakan yang dihasilkan benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat luas.[]
