 |
| Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) menyampaikan kondisi terkini Aceh pascabencana dalam forum Musrenbang RKPA 2027 di Anjong Mon Mata, Kamis (23/04/2026), menyoroti kerusakan infrastruktur dan kebutuhan anggaran pemulihan yang mencapai Rp 40 triliun. |
Banda Aceh – Pemerintah Aceh menilai kondisi pascabencana hingga saat ini masih jauh dari pulih sepenuhnya.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPA 2027 yang digelar di Anjong Mon Mata, Kamis (23/4/2026).
Dalam pemaparannya, Mualem—sapaan akrab Muzakir Manaf—mengungkapkan bahwa kondisi di lapangan masih memprihatinkan, terutama di wilayah pedalaman yang menghadapi keterbatasan akses akibat infrastruktur yang belum pulih.
“Ini yang terjadi di lapangan, Bapak dan Ibu sekalian,” ujarnya di hadapan peserta Musrenbang.
Menurutnya, kerusakan jembatan dan jalan masih menjadi hambatan utama bagi mobilitas masyarakat. Bahkan di sejumlah daerah terpencil, warga masih harus menggunakan rakit sederhana dan tali untuk menyeberangi sungai.
“Di pedalaman masih menggunakan rakit dan tali untuk melewati sungai. Ini realita yang kita hadapi,” ungkapnya.
Ia juga menilai bantuan dari pemerintah pusat sejauh ini lebih banyak difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, namun belum menyentuh kebutuhan strategis jangka panjang, terutama rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur.
“Bantuan dari pusat sebagian besar baru mencukupi kebutuhan sembako. Sementara perbaikan infrastruktur belum maksimal,” jelas Mualem.
Gubernur menyebutkan, kebutuhan anggaran untuk pemulihan Aceh secara menyeluruh diperkirakan mencapai Rp40 triliun.
Namun, hingga kini ketersediaan anggaran masih jauh dari mencukupi, sehingga menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah.
Keterbatasan infrastruktur tersebut juga berdampak pada kondisi sosial ekonomi masyarakat.
Distribusi barang menjadi terhambat, aktivitas perdagangan dan pertanian terganggu, serta harga kebutuhan pokok di wilayah terpencil cenderung lebih tinggi.
Mualem menegaskan bahwa percepatan pemulihan membutuhkan kolaborasi kuat antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk dukungan kebijakan dan alokasi anggaran yang memadai.
Forum Musrenbang RKPA 2027 menjadi momentum penting untuk menyelaraskan arah pembangunan ke depan, dengan menempatkan program pemulihan pascabencana sebagai prioritas utama.
Pemerintah Aceh menyatakan komitmennya untuk terus mendorong percepatan pembangunan, namun keberhasilannya sangat bergantung pada dukungan lintas sektor.
Dengan berbagai tantangan yang masih dihadapi, Aceh kini berada pada fase krusial dalam proses pemulihan.
Keberhasilan pembangunan kembali tidak hanya ditentukan oleh perencanaan, tetapi juga realisasi anggaran dan kebijakan yang tepat sasaran.[]
