 |
| Muzakir Manaf Gubernur Aceh |
Banda Aceh — Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Aceh tahun 2027 di Anjong Mon Mata, Banda Aceh, Kamis (23/4/2026).
Dalam arahannya, Gubernur yang akrab disapa Mualem menekankan pentingnya pengentasan kemiskinan dan penguatan mitigasi bencana, khususnya bencana hidrometeorologi.
Mualem menilai bantuan yang selama ini diberikan kepada korban bencana masih terbatas dan belum mampu menjawab kebutuhan jangka panjang masyarakat terdampak.
“Bantuan yang diberikan selama ini masih sebatas memenuhi kebutuhan dasar. Ke depan, kita harapkan ada dukungan yang lebih besar, terutama dari Pemerintah Pusat,” ujar Mualem.
Ia juga mengapresiasi peran TNI dan Polri dalam membantu masyarakat, termasuk dalam pembangunan jembatan bailey di sejumlah wilayah terdampak bencana yang sangat dirasakan manfaatnya oleh warga.
Sementara itu, Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, menyampaikan bahwa Gubernur juga menaruh perhatian serius terhadap kondisi masyarakat di wilayah pedalaman yang masih menghadapi berbagai keterbatasan.
“Gubernur sangat prihatin dengan kondisi masyarakat di pedalaman. Dari berbagai laporan yang diterima, mereka masih membutuhkan perhatian dan penanganan yang lebih serius,” ujar Nurlis.
Menurut Mualem, dampak bencana turut berkontribusi terhadap meningkatnya angka kemiskinan di Aceh. Oleh karena itu, pengentasan kemiskinan menjadi salah satu prioritas utama pembangunan.
Data saat ini menunjukkan tingkat kemiskinan di Aceh berada pada angka 12,22 persen, tingkat pengangguran terbuka 5,64 persen, dan pertumbuhan ekonomi sebesar 2,97 persen.
Pemerintah Aceh menargetkan pada 2027 angka kemiskinan dapat ditekan menjadi 9,0–10,60 persen, pengangguran turun menjadi 4,30–4,45 persen, serta pertumbuhan ekonomi meningkat hingga 5,9 persen.
“Melalui forum ini, mari kita perkuat sinergi untuk menghadirkan manfaat terbaik bagi masyarakat Aceh,” kata Mualem.
Gubernur juga menetapkan tema pembangunan Aceh tahun 2027, yakni “Percepatan Pemulihan Pascabencana Melalui Pembangunan yang Tangguh dan Berkelanjutan.”
Ia menegaskan bahwa penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) 2027 harus mengacu pada dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) sebagai langkah strategis dalam memperkuat ketahanan daerah terhadap risiko bencana.
Selain itu, Pemerintah Aceh menetapkan 10 prioritas pembangunan tahun 2027, meliputi penguatan pelaksanaan syariat Islam, peningkatan kekhususan dan keistimewaan Aceh, penurunan kemiskinan, hilirisasi industri berbasis sumber daya alam dan maritim, penciptaan lapangan kerja, transformasi digital, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas SDM dan teknologi, reformasi birokrasi dan kemandirian fiskal, serta peningkatan kualitas lingkungan hidup.
Musrenbang tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat pusat dan daerah, di antaranya Staf Ahli Kementerian Pekerjaan Umum Edy Juharsyah, Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Kementerian PPN/Bappenas Medrilzam, serta Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB Jarwansah.
Hadir pula pimpinan dan anggota Forbes DPR/DPD RI asal Aceh, pimpinan DPRA, para kepala daerah kabupaten/kota, akademisi, tokoh masyarakat, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.[]
