KOTA JANTHO – Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Aceh Besar, Rabu (22/04/2026) sore, memberikan klarifikasi terkait pemberitaan yang menyebutkan adanya kekosongan obat hingga lima bulan di rumah sakit milik Pemerintah Kabupaten Aceh Besar tersebut.
Direktur RSUD Aceh Besar, dr. Bunayya, menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar. Ia menyebutkan, yang terjadi bukan kekosongan obat secara berkelanjutan, melainkan kekosongan sementara pada obat-obat tertentu yang segera diatasi melalui proses pengadaan dan koordinasi dengan pihak distributor.
“Ini jelas tidak benar. Secara logika, jika kekosongan obat terjadi hingga lima bulan, maka operasional rumah sakit tentu sudah terganggu parah. Yang terjadi adalah kekosongan sementara pada obat tertentu, kemudian segera kami penuhi kembali,” ujar dr. Bunayya, didampingi Kepala Bidang Farmasi, Apoteker Ika Darmiati.
Ia menjelaskan, pihak farmasi secara rutin melakukan pemantauan dan pendataan stok obat untuk memastikan ketersediaan tetap terjaga. Jika terdapat kekurangan, pengadaan segera dilakukan sesuai prosedur.
“Kami secara berkala meminta data stok obat yang menipis untuk segera dilakukan pengadaan. Ini terus kami lakukan secara disiplin agar tidak terjadi kekosongan berkepanjangan,” tambahnya.
Sementara itu, Apoteker Ika Darmiati menjelaskan bahwa beberapa obat tertentu sempat tidak tersedia dalam waktu singkat, namun telah digantikan dengan obat alternatif sesuai rekomendasi dokter.
“Bukan kekosongan total, tetapi ada obat yang tidak lengkap dan kami gantikan dengan alternatif yang memiliki fungsi sama. Misalnya insulin tertentu atau obat pengencer darah, semuanya sudah kami atasi,” jelasnya.
Ia juga menyebutkan bahwa untuk layanan poli jantung yang baru berjalan sejak awal tahun dan mengalami peningkatan pasien, pihak farmasi telah menyesuaikan kebutuhan obat berdasarkan daftar dari dokter spesialis.
“Sekarang semua kebutuhan obat untuk poli jantung sudah terpenuhi setelah kami koordinasikan dengan dokter dan distributor,” ujarnya.
Di sisi pelayanan medis, dr. Yanti Trisnawati, Sp.PD, dan dr. Yulidar menjelaskan bahwa jika terjadi kekosongan obat, pihaknya selalu menyiapkan alternatif terapi bagi pasien.
“Jika ada obat yang kosong, kami segera berkoordinasi dengan farmasi untuk memberikan alternatif. Namun jeda kekosongannya sangat singkat,” kata dr. Yanti.
Ia menambahkan, apabila obat benar-benar tidak tersedia dalam kondisi mendesak, pasien akan dirujuk ke RSUD dr. Zainoel Abidin (RSUDZA) Banda Aceh.
Terkait kesejahteraan tenaga kesehatan, dr. Bunayya menyampaikan bahwa pembayaran jasa medis (Jasmed) yang tertunda baru mencakup empat bulan sejak November 2025 dan akan segera diselesaikan.
“Insya Allah dalam waktu dekat akan segera dicairkan sesuai informasi dari pihak keuangan daerah,” ujarnya.
Sementara itu, Kabag Hukum Sekretariat Daerah Aceh Besar, Rafzan, SH., MH., bersama Kabag Organisasi Syahrizal menjelaskan bahwa sesuai Peraturan Bupati, RSUD yang telah berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) tidak lagi membayarkan TPP agar tidak terjadi tumpang tindih dengan sistem remunerasi.
“Secara regulasi, TPP tidak dapat dibayarkan karena RSUD sudah berstatus BLUD. Namun pemerintah daerah tetap berkomitmen meningkatkan kesejahteraan tenaga kesehatan melalui skema remunerasi yang sedang dikaji,” jelas Rafzan.
Asisten III Sekda Aceh Besar, Abdullah, S.Sos., yang memimpin tim ke RSUD, membenarkan bahwa skema tersebut sedang dalam tahap finalisasi sesuai ketentuan yang berlaku.
Sebelumnya, pelayanan Poliklinik RSUD Aceh Besar sempat terhenti pada Senin (20/04/2026) akibat aksi mogok tenaga kesehatan yang dipicu persoalan pembayaran jasa medis dan isu ketersediaan obat.
Namun, pada Selasa (21/04/2026), pelayanan kembali normal setelah Wakil Bupati Aceh Besar turun langsung melakukan mediasi dengan pihak manajemen dan tenaga kesehatan.
“Alhamdulillah, persoalan tersebut lebih banyak disebabkan oleh miskomunikasi. Saat ini seluruh layanan sudah kembali berjalan normal,” ujar Wabup Aceh Besar, Drs. Syukri A. Jalil.[]
