 |
| Wakil Ketua DPRK Banda Aceh Daniel Abdul Wahab. Foto: Dok. DPRK |
Banda Aceh – Kota Banda Aceh memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-821 pada 22 April 2026 dengan rangkaian kegiatan mulai dari apel di Lapangan Jasdam, rapat paripurna istimewa di DPRK, hingga Banda Aceh City Expo.
Perayaan tahun ini mengusung tema sinergi, kolaborasi, dan pembangunan berkelanjutan (1205–2026).
Dalam momentum tersebut, Wakil Ketua DPRK Banda Aceh Daniel Abdul Wahab menyampaikan pandangan dan harapannya terhadap arah pembangunan kota Banda Aceh ke depan.
Ia menilai peringatan HUT kota harus menjadi ajang evaluasi terhadap capaian pembangunan yang telah dilakukan.
“HUT Banda Aceh harus menjadi momen evaluasi, apa yang sudah berhasil kita lanjutkan, dan yang belum harus berani kita perbaiki demi rakyat,” ujarnya.
Terkait capaian pembangunan saat ini, Daniel mengakui adanya kemajuan, namun masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu diselesaikan, terutama dalam memastikan manfaat pembangunan dirasakan hingga tingkat gampong.
“Banyak kemajuan, tetapi tantangan masih nyata. Fokus ke depan adalah memastikan pembangunan dirasakan sampai ke tingkat gampong,” katanya.
Ia menegaskan bahwa prioritas utama pembangunan ke depan meliputi peningkatan pelayanan publik yang cepat, pertumbuhan ekonomi rakyat, serta pemerataan pendidikan yang berkualitas.
Dalam hal pengawasan kinerja pemerintah kota, DPRK menurutnya tetap memberikan apresiasi terhadap capaian yang ada, namun tetap memperkuat fungsi pengawasan agar setiap kebijakan tepat sasaran.
“Kami mengapresiasi yang sudah berjalan baik, tetapi pengawasan tetap diperkuat agar kebijakan benar-benar berpihak pada masyarakat,” ujarnya.
Daniel juga menyoroti tantangan utama Banda Aceh saat ini, yakni memastikan keadilan dalam pembangunan agar seluruh masyarakat dapat merasakan manfaatnya tanpa terkecuali.
Menurutnya, penguatan ekonomi berbasis masyarakat menjadi hal penting yang harus terus didorong, khususnya melalui pengembangan UMKM, pasar rakyat, dan pelaku usaha kecil.
“Ekonomi harus tumbuh dari bawah. UMKM dan usaha kecil harus menjadi prioritas, bukan hanya sektor besar,” tegasnya.
Ia juga memberikan pesan kepada generasi muda agar lebih aktif dan kreatif dalam mengambil peran dalam pembangunan kota.
“Anak muda adalah masa depan kota ini. Mereka harus kreatif, mandiri, dan berani mengambil peran,” katanya.
Terkait transparansi anggaran, Daniel menegaskan bahwa keterbukaan merupakan kewajiban yang tidak bisa ditawar.
“Transparansi bukan pilihan, tetapi kewajiban. Setiap rupiah anggaran harus jelas manfaatnya dan bisa dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Di akhir wawancara, ia menegaskan komitmen DPRK Banda Aceh untuk terus memperkuat fungsi pengawasan dan memastikan kebijakan daerah berpihak kepada masyarakat.
“Kemajuan kota ini adalah tanggung jawab bersama. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, partisipasi masyarakat adalah kunci,” pungkasnya.[]
