 |
| Said Saiful Ketua Pers Siber Indonesia (PSI) Provinsi Aceh |
BANDA ACEH – Ketua Pers Siber Indonesia (PSI) Provinsi Aceh, Said Saiful, menilai Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas pemerintahan, memastikan efektivitas birokrasi, serta mengawal berbagai agenda pembangunan di tengah dinamika pemerintahan daerah.
Hal tersebut disampaikan Said Saiful di Banda Aceh, Kamis (21/5/2026). Menurutnya, Sekda merupakan figur sentral dalam sistem administrasi pemerintahan yang bertugas menjaga koordinasi lintas Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) agar tetap berjalan selaras dan produktif.
“Di tengah berbagai dinamika yang berkembang, pemerintahan Aceh tetap berjalan kondusif. Ini menunjukkan adanya kemampuan menjaga ritme birokrasi agar pelayanan publik dan agenda pembangunan tidak terganggu,” kata Said.
Ia menilai salah satu indikator positif yang patut diapresiasi adalah pengelolaan dan pengawalan proses penganggaran daerah yang berjalan sesuai tahapan.
Menurutnya, ketepatan waktu dalam pengesahan anggaran menjadi faktor penting dalam mempercepat pelaksanaan program pembangunan.
“Ketika proses anggaran berjalan baik, maka program pembangunan juga dapat dieksekusi lebih cepat. Kita melihat realisasi anggaran mulai bergerak, dan ini penting untuk menjaga keberlangsungan pembangunan serta perputaran ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Selain aspek penganggaran, Said juga menilai koordinasi dan harmonisasi internal pemerintahan di bawah Sekda Aceh berjalan cukup baik.
Komunikasi lintas SKPA maupun dengan unsur legislatif disebutnya menjadi kunci dalam menjaga stabilitas kebijakan daerah.
Menurutnya, stabilitas pemerintahan merupakan syarat utama agar program-program prioritas dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Said juga menyoroti sejumlah capaian Pemerintah Aceh yang memperoleh penghargaan nasional di berbagai sektor sebagai salah satu indikator meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan.
“Penghargaan yang diraih Pemerintah Aceh, baik di sektor pelayanan publik, kesehatan, tata kelola administrasi, maupun pengembangan sumber daya manusia, tentu menjadi indikator adanya kerja birokrasi yang berjalan dan terkoordinasi,” katanya.
Meski demikian, ia berharap capaian tersebut tidak membuat pemerintah berpuas diri, melainkan menjadi dorongan untuk terus memperkuat kualitas pelayanan publik, mempercepat realisasi program pembangunan, serta meningkatkan respons birokrasi terhadap kebutuhan masyarakat.
“Kita berharap stabilitas pemerintahan ini terus terjaga. Realisasi anggaran harus semakin optimal, pelayanan publik makin baik, dan pembangunan benar-benar memberi dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Aceh,” pungkasnya. (R)
