BANDA ACEH – Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Aceh, Irjen Pol. Marzuki Alibasyah, menegaskan komitmennya dalam menjamin keamanan dan kenyamanan bagi para investor yang berinvestasi di Aceh, termasuk pada sektor minyak dan gas bumi (migas) di Wilayah Kerja South Andaman atau Blok Andaman.
“Kami menjamin keamanan dan kenyamanan bagi setiap investor yang berinvestasi di Aceh. Pernyataan ini sekaligus untuk menepis berbagai isu miring yang selama ini berkembang. Jika perlu, para investor dapat berkomunikasi langsung dengan Polda Aceh untuk memastikan kondisi keamanan yang sebenarnya,” kata Kapolda di Banda Aceh, Selasa (23/6/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan Kapolda menanggapi isu keamanan investasi yang mencuat dalam rapat pembahasan migas Blok Andaman yang digelar Pemerintah Aceh di Kantor Gubernur Aceh, Selasa pagi.
Rapat yang dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir Syamaun, itu dihadiri anggota DPRA, unsur Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), staf ahli gubernur, akademisi, serta para pakar migas.
Dalam pertemuan tersebut, seluruh peserta rapat menyampaikan dukungan terhadap upaya Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), yang memperjuangkan agar gas dari Blok Andaman dapat diproses di kawasan Kilang Arun, Lhokseumawe.
“Kita wajib mendukung perjuangan ini karena menyangkut masa depan ekonomi Aceh dan kesejahteraan masyarakat,” ujar akademisi Universitas Syiah Kuala, Prof. Dr. Jasman J. Ma’ruf.
Dalam rapat itu juga terungkap hasil sejumlah pertemuan Tim Plan of Development (PoD) Lapangan Gas Tengkulo di Wilayah Kerja South Andaman antara Pemerintah Aceh, SKK Migas, dan Mubadala Energy.
Menurut anggota Tim PoD Pemerintah Aceh, Prof. Dr. Mahidin, salah satu isu yang kerap disampaikan pihak investor adalah terkait aspek keamanan dan kenyamanan investasi di daratan Aceh.
“Mereka mempertanyakan aspek keamanan dan kenyamanan investasi dan menjadikannya sebagai salah satu alasan untuk mempertimbangkan pemrosesan migas di tengah laut. Padahal, Pemerintah Aceh telah menjelaskan kondisi keamanan dan kenyamanan di Aceh yang sesungguhnya,” kata Mahidin.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRA, Aisyah Ismail atau yang akrab disapa Kak Iin, menilai alasan tersebut tidak memiliki dasar yang kuat. Menurutnya, kondisi keamanan di Aceh telah terbukti kondusif dan mendukung berbagai aktivitas investasi.
“Jika keamanan dijadikan alasan, itu terlalu mengada-ada. Faktanya, perusahaan migas seperti PT Medco E&P Malaka telah lama beroperasi di wilayah Aceh Timur dan dapat menjalankan aktivitasnya dengan aman,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa sejumlah indikator dan hasil survei dari lembaga kredibel menunjukkan Aceh sebagai salah satu daerah dengan tingkat keamanan dan stabilitas sosial yang baik di kawasan Sumatra.
Menanggapi hal tersebut, Kapolda Aceh kembali menegaskan bahwa kondisi keamanan dan kenyamanan di Aceh telah terbukti melalui fakta di lapangan maupun berbagai indikator yang tersedia.
“Tidak ada alasan untuk meragukan keamanan di Aceh. Polda Aceh siap mendukung setiap program pembangunan dan investasi yang bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat Aceh,” tegas Kapolda.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, dunia usaha, dan masyarakat menjadi kunci penting dalam menciptakan iklim investasi yang sehat, aman, dan berkelanjutan di Aceh.[]
