BENER MERIAH — Juru Bicara Sekretariat Bersama (Sekber) Aceh Relawan Pemenangan Mualem–Dek Fadh Provinsi Aceh, Mustafaruddin atau yang akrab disapa Nyak Din, mengkritik rencana Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh yang akan menutup jalur pembukaan jalan di kawasan Enang-Enang, Kabupaten Bener Meriah.
Menurut Nyak Din, rencana tersebut tidak mencerminkan keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat.
Ia menilai kebijakan itu justru melukai perasaan warga Gayo di Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah yang telah bergotong royong serta mengeluarkan biaya secara swadaya untuk membuka akses jalan tersebut.
Nyak Din menjelaskan, pembukaan jalur Enang-Enang merupakan murni inisiatif masyarakat melalui donasi dan kerja bersama. Akses tersebut dibuka karena kebutuhan transportasi yang mendesak setelah kawasan itu terdampak bencana banjir bandang dan longsor.
“Ini menyangkut kebutuhan akses yang sangat mendesak. Sudah hampir setahun kondisi ini dibiarkan pascabencana. Ke mana saja BPJN selama ini? Seharusnya negara hadir ketika masyarakat membutuhkan akses,” ujar Nyak Din.
Ia mengatakan, karena tidak kunjung mendapatkan penanganan yang memadai, masyarakat akhirnya mengambil langkah mandiri agar aktivitas ekonomi, mobilitas warga, dan distribusi logistik antarwilayah tetap berjalan.
Sebelumnya, BPJN Aceh berencana menghentikan penggunaan jalur Enang-Enang dengan alasan faktor keselamatan pascabencana.
Salah satu pertimbangannya adalah kondisi jembatan yang disebut masih mengalami kemiringan. Sebagai alternatif, masyarakat diarahkan menggunakan jalur Werlah.
Namun, rencana tersebut mendapat penolakan dari sebagian warga. Mereka menilai jalur alternatif Werlah memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi dan kurang efektif dibandingkan jalur Enang-Enang yang telah dibuka secara swadaya.
Nyak Din juga menyayangkan sikap BPJN Aceh yang dinilai baru mengambil tindakan saat pembangunan jalan hasil gotong royong masyarakat hampir selesai.
“Jangan ketika jalan hampir siap, lalu dihentikan dengan alasan keamanan. Jika masyarakat diarahkan melewati jalur Werlah dengan alasan keselamatan, apakah BPJN dapat menjamin jalur tersebut benar-benar aman bagi pengguna jalan? Pemerintah seharusnya hadir memberikan solusi, bukan hanya melakukan penutupan,” tegasnya.
Menurut dia, apabila terdapat persoalan teknis, termasuk kondisi jembatan yang memerlukan penanganan, maka pemerintah melalui BPJN Aceh memiliki kewajiban untuk melakukan perbaikan menggunakan anggaran negara.
“Seharusnya BPJN melanjutkan pembangunan ini agar jalan tersebut benar-benar aman dan layak digunakan secara resmi. Jangan sampai masyarakat merasa perjuangan mereka diabaikan,” katanya.
Nyak Din berharap pemerintah pusat melalui BPJN Aceh dapat menghargai upaya masyarakat yang telah bergotong royong membuka akses publik tersebut.
“Lanjutkan pembangunan ini agar rakyat melihat bahwa negara benar-benar hadir di tengah masyarakat ketika mereka menghadapi kesulitan,” pungkasnya.[]
