.jpg) |
| Kepala Pos Komando Wilayah Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR), Dr. Safrizal ZA, memberikan arahan terkait percepatan pemulihan lahan pertanian dan infrastruktur air bersih pascabencana di Kabupaten Pidie. Foto: Humas PRR. |
SIGLI – Kepala Pos Komando Wilayah Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR Sumatera), Safrizal ZA, menegaskan bahwa keseriusan Pemerintah Kabupaten Pidie dalam memulai pemulihan pascabencana akan menjadi sinyal penting bagi pemerintah pusat untuk memberikan dukungan lebih besar.
Hal itu disampaikan Safrizal saat menerima paparan sejumlah persoalan pascabencana dari jajaran Pemerintah Kabupaten Pidie dalam pertemuan di Kota Sigli, Jumat (5/6/2026) sore.
Pertemuan tersebut dihadiri Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Pidie Hasballah, Kepala Dinas PUPR Pidie Muntahar, Asisten I Nazar Putra, Asisten II Apriadi, serta Direktur Perumda PDAM Mon Krueng Baro Wahyu.
Dalam kesempatan itu, Hasballah melaporkan sebanyak 95 hektare sawah di Kecamatan Mutiara mengalami rusak berat akibat bencana. Lahan yang berada di belakang Kantor Camat Mutiara tersebut terancam beralih fungsi jika tidak segera direhabilitasi.
Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Pidie telah mengalokasikan dana transisi sebesar Rp500 juta untuk penanganan awal, namun hanya mampu merehabilitasi sekitar lima hektare lahan karena tingginya biaya pemulihan.
“Ketebalan material yang menimbun sawah mencapai satu meter, sehingga biaya rehabilitasi per hektare mencapai Rp98 juta,” ujar Hasballah.
Ia menambahkan, para pemilik lahan berharap sawah tersebut dapat kembali produktif seperti sebelumnya, di mana kawasan itu mampu menghasilkan panen hingga tiga kali setahun.
Selain itu, terdapat 120 hektare sawah rusak sedang yang telah memiliki Studi Investigasi Desain (SID) dari Universitas Malikussaleh, serta 287 hektare sawah rusak ringan yang sudah dibersihkan dan bahkan sempat panen dua kali pascapemulihan.
Kepala Dinas PUPR Pidie Muntahar menyampaikan bahwa pemerintah daerah memiliki 10 unit alat berat yang siap digunakan untuk mendukung rehabilitasi, terdiri dari empat excavator, satu grader, satu bulldozer, serta sejumlah truk dan trado.
Menanggapi hal itu, Safrizal memperkirakan kebutuhan anggaran untuk memulihkan 95 hektare sawah rusak berat mencapai sekitar Rp5 miliar dengan estimasi waktu pengerjaan dua bulan.
Ia mendorong Pemkab Pidie segera memulai rehabilitasi menggunakan dana yang tersedia serta memaksimalkan alat berat daerah sambil menunggu dukungan pemerintah pusat.
“Kita harus bergerak terlebih dahulu agar pemerintah pusat melihat keseriusan kita dalam memulihkan kondisi pascabencana,” kata Safrizal.
Ia juga meminta Bupati Pidie segera mengirimkan surat permohonan bantuan kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian selaku Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Hidrometeorologi Sumatera.
Dalam pertemuan yang sama, Direktur Perumda PDAM Mon Krueng Baro Wahyu melaporkan kondisi mesin water intake yang digunakan untuk produksi air minum. Mesin bantuan era BRR NAD-Nias tersebut kini sudah tua dan perlu penggantian.
Wahyu menjelaskan, saat bencana hidrometeorologi melanda Sumatera pada November 2025, Kabupaten Pidie menjadi lokasi transit relawan sekaligus pemasok air bersih bagi sejumlah daerah terdampak. Karena itu, PDAM membutuhkan mesin baru berkapasitas 80 liter per detik senilai sekitar Rp700 juta serta tambahan sekitar 1.000 unit meteran pelanggan.
Menanggapi usulan tersebut, Safrizal menyarankan agar pengadaan meteran dilakukan melalui kas internal PDAM, mengingat luasnya kebutuhan rehabilitasi di wilayah terdampak.
Ia juga menyampaikan bahwa Satgas PRR telah menyalurkan masing-masing 17 ton bahan kimia pengolahan air jenis polyaluminium chloride (PAC) generasi baru kepada delapan PDAM di Aceh.
Karena bahan tersebut belum pernah digunakan sebelumnya, Safrizal meminta agar segera dilakukan pelatihan teknis bagi operator PDAM.
“Tolong segera buatkan pelatihan agar PAC ini bisa langsung dipergunakan,” tegasnya.[]
