BANDA ACEH – Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, menerima audiensi sekitar 15 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Posko Penanggulangan Bencana Kantor Gubernur Aceh, Selasa (23/6/2026).
Pertemuan tersebut membahas perkembangan penanganan serta percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah di Aceh.
Dalam pertemuan itu, Sekda Aceh didampingi para asisten Sekda, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), Juru Bicara Pemerintah Aceh, serta sejumlah kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dan biro terkait.
Di hadapan para mahasiswa, M. Nasir menjelaskan bahwa upaya penanganan pascabencana merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, Pemerintah Aceh, dan pemerintah kabupaten/kota.
Ia menegaskan bahwa besarnya tingkat kerusakan serta luasnya wilayah terdampak membuat proses rehabilitasi dan rekonstruksi membutuhkan waktu, koordinasi, serta dukungan anggaran yang besar.
“Kerusakan akibat bencana hidrometeorologi ini mencakup wilayah yang sangat luas. Karena itu, proses pemulihan tidak bisa dilakukan secara instan dan memerlukan keterlibatan serta dukungan dari semua pihak,” ujar M. Nasir.
Berdasarkan data yang dipaparkan, Aceh saat ini masih berada dalam masa transisi darurat menuju pemulihan hingga 28 Juli 2026.
Setelah itu, pemerintah menargetkan segera memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi secara menyeluruh.
Sekda juga menyampaikan bahwa program pemulihan telah mulai berjalan dengan dukungan pendanaan yang bersumber dari APBA Reguler Tahun 2025 serta Tambahan Transfer ke Daerah (TKD).
Hingga saat ini, pelaksanaan berbagai program penanganan dan pemulihan pascabencana telah mencapai sekitar 50 persen.
Dalam kesempatan tersebut, M. Nasir mengungkapkan bahwa hasil verifikasi terbaru menunjukkan kebutuhan penanganan sektor perumahan pascabencana mencapai 395.873 unit rumah.
Pemerintah Aceh terus melakukan penyelarasan dan validasi data guna memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan tepat sasaran.
“Kami terus melakukan pemutakhiran data agar seluruh bantuan dan program pemulihan dapat diberikan secara akurat kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” katanya.
Pemerintah Aceh juga berharap dukungan pendanaan dari pemerintah pusat terhadap kebutuhan yang masih belum terpenuhi dapat segera direalisasikan.
Dengan demikian, proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dapat diselesaikan secara menyeluruh, tepat sasaran, dan berkelanjutan demi mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat di wilayah terdampak.
Audiensi berlangsung dalam suasana dialogis, di mana para mahasiswa turut menyampaikan pandangan, masukan, dan pertanyaan terkait langkah-langkah pemerintah dalam menangani dampak bencana serta strategi percepatan pemulihan di Aceh.[]
