 |
| Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Safrizal ZA, menjadi narasumber dalam Podcast UIN Ar-Raniry di Banda Aceh, Kamis (23/7/2026). Foto: (Humas PRR Wilayah Aceh). |
Banda Aceh – Pemerintah akan memulai fase rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) Aceh pascabencana hidrometeorologi Sumatra pada 1 Agustus 2026.
Untuk mendukung proses pemulihan tersebut, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp58,9 triliun, terbesar dibandingkan dua provinsi lain yang turut terdampak bencana.
Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Safrizal ZA, saat menjadi narasumber dalam podcast kolaborasi UIN Ar-Raniry dan Serambi Indonesia di Banda Aceh, Kamis (23/7/2026).
"Bila tidak ada aral melintang, masa rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh pascabencana hidrometeorologi Sumatra akan dimulai pada 1 Agustus 2026. Aceh mendapatkan alokasi hampir Rp59 triliun, di luar APBN reguler," kata Safrizal.
Kehadiran Safrizal di Kampus UIN Ar-Raniry disambut Rektor UIN Ar-Raniry, Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.Ag. Sebelum kegiatan dimulai, keduanya sempat berdiskusi santai di Warung Kopi Rumoh Aceh, kawasan Kopelma Darussalam.
Safrizal menjelaskan, Pemerintah Pusat telah menetapkan Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Renduk PRRP) Sumatra dengan total kebutuhan anggaran mencapai Rp100,166 triliun untuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Dari jumlah tersebut, Aceh memperoleh alokasi terbesar, yakni Rp58,9 triliun atau lebih dari separuh total anggaran. Dana tersebut akan disalurkan secara bertahap, yaitu:
Tahun 2026 sebesar Rp24,215 triliun;
Tahun 2027 sebesar Rp20,219 triliun; dan
Tahun 2028 sebesar Rp14,539 triliun.
Menurut Safrizal, belanja penanganan bencana di Aceh sejak masa tanggap darurat hingga akhir 2026 diperkirakan mencapai sekitar Rp36 triliun, dengan pelaksanaan program yang masih berlangsung dalam enam bulan ke depan.
Ia menyebut bencana hidrometeorologi Sumatra 2025 sebagai bencana dengan cakupan wilayah terluas yang pernah ditangani pemerintah Indonesia.
Di Aceh sendiri, bencana tersebut berdampak pada 18 kabupaten/kota, 226 kecamatan, dan sekitar 3.300 gampong.
Kerusakan meliputi permukiman, lahan pertanian dan perkebunan, fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, hingga infrastruktur jalan dan jembatan.
Sebanyak 2.108.582 kepala keluarga terdampak, sementara sekitar 37 ribu rumah mengalami kerusakan.
"Sungguh luas dan besar musibah itu," ujar Safrizal.
Safrizal mengisahkan dirinya tiba di Aceh pada 29 November 2025, saat jaringan komunikasi terputus akibat padamnya listrik. Setelah menangani banjir bandang di Tapanuli Utara, ia langsung diterbangkan ke Aceh menggunakan pesawat kecil untuk membantu penanganan bencana.
Pengalaman tersebut, menurutnya, menjadi salah satu momen paling emosional sepanjang kariernya sebagai birokrat. Ia kemudian dipercaya memimpin Posko Wilayah Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) dan menetap hampir sepenuhnya di Aceh guna memastikan proses pemulihan berjalan sesuai rencana.
Safrizal menegaskan, keberhasilan penanganan pada masa tanggap darurat merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak, mulai dari kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, TNI, Polri, BUMN, dunia usaha, organisasi kemanusiaan, hingga masyarakat.
Selama masa transisi darurat, sejumlah capaian berhasil diraih. Seluruh 46 ruas jalan nasional dan 23 jembatan nasional yang terdampak telah kembali berfungsi.
Sementara itu, 1.543 dari 1.638 ruas jalan daerah atau sekitar 94,2 persen telah ditangani, serta 380 dari 655 jembatan daerah telah diperbaiki.
Di sektor pendidikan, 3.120 sekolah telah kembali melaksanakan kegiatan belajar mengajar, baik di gedung asal, bangunan sementara, maupun lokasi relokasi.
Pada sektor kesehatan, 867 puskesmas telah kembali beroperasi, sementara fasilitas kesehatan lainnya masih dalam tahap rehabilitasi atau relokasi.
Program pembangunan hunian sementara (huntara) juga hampir rampung. Dari target 18.943 unit, sebanyak 18.861 unit atau sekitar 99 persen telah selesai dibangun dan 18.784 unit telah dihuni masyarakat.
Sementara itu, pembangunan hunian tetap (huntap) terus dipercepat dengan target 37.323 unit.
Hingga 22 Juli 2026, sebanyak 401 unit telah selesai dibangun dan 1.832 unit lainnya masih dalam proses konstruksi oleh BNPB, Polri, Buddha Tzu Chi, serta berbagai mitra pembangunan.
Safrizal menegaskan, fase rehabilitasi dan rekonstruksi tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pemulihan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah, lanjutnya, menerapkan prinsip Build Back Better, Safer and More Resilient, yaitu membangun kembali dengan kualitas yang lebih baik, lebih aman terhadap bencana, dan lebih tangguh menghadapi risiko di masa depan.
"Semoga cita-cita kita bersama memulihkan Aceh secara Build Back Better, Safer and More Resilient dapat tercapai. Kuncinya ada pada kolaborasi kita semua," tutup Safrizal.[]
