JAKARTA – Fast Respon Indonesia Center (FRIC) menegaskan komitmennya untuk mendukung terwujudnya Polri yang Presisi sekaligus menjalankan fungsi kontrol sosial melalui pemberitaan yang konstruktif dan bertanggung jawab.
Dalam rilis resmi yang diterima pada Kamis (23/7/2026), Ketua Umum FRIC, H. Dian Surahman, mengatakan organisasi tersebut dibentuk sebagai wadah bagi insan media yang solid dan loyal dalam mendukung tugas-tugas Polri, tanpa mengesampingkan fungsi kontrol sosial.
"FRIC hadir untuk mendukung Polri sekaligus menjadi kontrol sosial agar Polri tetap Presisi, semakin dipercaya, dan dicintai masyarakat," ujar Dian Surahman.
Menurutnya, dukungan terhadap Polri harus diwujudkan melalui sinergi yang positif, termasuk dengan memberikan kritik dan masukan yang bersifat membangun demi menjaga profesionalisme institusi.
"Rasa cinta kepada Polri juga diwujudkan dengan kritik yang membangun dan teguran yang mengingatkan agar pelaksanaan tugas tetap berada pada koridor hukum serta sesuai tugas pokok dan fungsi Polri," katanya.
FRIC juga menginstruksikan seluruh anggotanya di berbagai daerah untuk memperkuat komunikasi dan sinergi dengan jajaran kepolisian di wilayah masing-masing.
Selain itu, anggota didorong untuk meningkatkan publikasi mengenai berbagai kegiatan dan capaian Polri sebagai bentuk dukungan terhadap institusi.
Meski demikian, Dian menegaskan bahwa dukungan tersebut tidak berarti mengabaikan berbagai persoalan yang terjadi di lapangan.
Apabila ditemukan dugaan pelanggaran atau tindakan yang tidak sesuai dengan aturan, FRIC berkomitmen menyampaikan laporan kepada pimpinan Polri sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial.
"Sebagai mitra dan kontrol sosial, apabila ada hal yang tidak sesuai dengan aturan, tentu akan kami tindak lanjuti dan laporkan kepada pimpinan Polri," tegasnya.
Di akhir pernyataannya, Dian menegaskan bahwa FRIC juga mendukung berbagai program pemerintah, termasuk program Presiden, Kapolri, Panglima TNI, serta pemerintah daerah, guna mewujudkan visi Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045.[]
