Sumedang – Menteri Dalam Negeri bersama Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Dirjen Adwil) berharap lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) mampu menjadi agen perubahan di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN).
Para lulusan diharapkan menjadi teladan dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, efektif, profesional, dan berintegritas.
Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan di Gedung Balairung Rudini, Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.
Mendagri menilai lulusan IPDN memiliki peran strategis dalam mendorong perubahan budaya kerja birokrasi.
Dengan jumlah ASN di Indonesia yang mencapai sekitar 6,5 juta orang, diperlukan aparatur yang mampu menghadirkan inovasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik.
Menurutnya, lulusan IPDN memiliki keunggulan karena tidak hanya dibekali pengetahuan akademik di bidang pemerintahan, tetapi juga ditempa melalui pendidikan karakter, kedisiplinan, integritas, serta pembinaan fisik dan mental selama masa pendidikan.
IPDN sebagai lembaga pendidikan kedinasan memang dipersiapkan untuk mencetak sumber daya manusia yang kompeten di bidang pemerintahan.
Selama empat tahun pendidikan, para praja memperoleh bekal ilmu pemerintahan yang menjadi dasar dalam menjalankan tugas sebagai aparatur negara.
Karena itu, Mendagri mendorong para calon wisudawan agar menjadi ASN yang bekerja secara efektif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
Menurutnya, peningkatan kualitas kinerja aparatur merupakan faktor penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik.
Ia juga mengingatkan para calon wisudawan untuk memahami peran dan tanggung jawab sebagai abdi negara serta senantiasa menjaga integritas, profesionalisme, dan komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.[]
