BANDA ACEH – Pemerintah Aceh mempercepat upaya penguatan tata kelola dan hilirisasi komoditas nilam guna meningkatkan daya saing serta kesejahteraan petani.
Salah satu langkah strategis yang akan ditempuh adalah penerapan Sistem Resi Gudang (SRG) bagi petani nilam dan percepatan pembangunan industri pengolahan (refinery) di Aceh.
Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem), melalui Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, mengatakan langkah tersebut merupakan hasil Rapat Koordinasi Hilirisasi Nilam yang digelar di Ruang Rapat Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Aceh, Rabu (22/7/2026).
"Solusi yang saat ini diprioritaskan adalah penerapan Sistem Resi Gudang (SRG) bagi petani nilam, sekaligus mendorong pengembangan hilirisasi minyak nilam di Aceh," ujar Nurlis di Banda Aceh, Kamis (23/7/2026).
Ia menjelaskan, Gubernur Aceh telah meminta Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir Syamaun, untuk mencari solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi petani dan pelaku usaha minyak nilam. Arahan tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui rapat koordinasi yang melibatkan berbagai instansi terkait.
Rapat dipimpin Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Aceh, Teuku Robby Irza, serta dihadiri Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh, Teuku Adi Darma, Kepala Biro Perekonomian Setda Aceh, Zaini, Kepala UPTD Balai Pengawas dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (BPDSBTPHP) Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Habiburrahman, perwakilan Bank Aceh, serta PT Razma Agro Jayana.
Dalam rapat tersebut terungkap bahwa permintaan minyak nilam dunia terus meningkat, sementara petani dan pelaku usaha di Aceh masih menghadapi berbagai kendala.
Saat ini kebutuhan minyak nilam dunia mencapai sekitar 2.500 ton per tahun, sedangkan produksi global baru sekitar 1.600 ton per tahun. Indonesia menyuplai sekitar 90 persen kebutuhan minyak nilam dunia, dengan 30 persen di antaranya berasal dari Aceh.
Minyak Nilam Aceh dikenal memiliki kualitas unggul karena kandungan Patchouli Alcohol (PA) yang tinggi, sehingga menjadi bahan pencampur (blending agent) utama bagi minyak nilam dari berbagai negara dan banyak digunakan oleh industri parfum, kosmetik, farmasi, serta aromaterapi.
Namun demikian, pengembangan komoditas tersebut masih menghadapi berbagai tantangan di sektor hulu, mulai dari fluktuasi harga akibat permainan spekulan, ketidakpastian pasar, keterbatasan akses pembiayaan, belum adanya standar budidaya yang seragam, hingga kualitas bahan baku yang belum konsisten.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Aceh, Teuku Robby Irza, mengatakan penerapan Sistem Resi Gudang menjadi salah satu solusi untuk mengurangi dampak fluktuasi harga yang selama ini merugikan petani.
"Untuk mengatasi fluktuasi harga akibat permainan spekulan, diperlukan penerapan Sistem Resi Gudang bagi petani nilam di Aceh. Dalam hal ini, peran pemerintah sangat dibutuhkan agar sistem tersebut dapat segera direalisasikan," ujarnya.
Selain itu, kata Robby, industri nilam Aceh juga harus memenuhi empat persyaratan utama agar mampu bersaing di pasar global, yakni jaminan mutu, kontinuitas pasokan, praktik perdagangan yang adil, dan sistem ketertelusuran (traceability) berbasis digital.
Menurutnya, pemenuhan standar tersebut memerlukan pembangunan industri refinery di Aceh sebagai bagian dari pengembangan hilirisasi.
Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Aceh akan mengusulkan penerapan Sistem Resi Gudang untuk komoditas nilam kepada Kementerian Perdagangan.
Pemerintah juga akan memperkuat pembinaan petani secara terpadu, mendorong pembentukan asosiasi atau komunitas petani nilam, serta membentuk tim kerja lintas sektor guna memperkuat pembinaan, pengawasan, pengembangan industri, dan pemasaran Nilam Aceh secara berkelanjutan.
Pemerintah Aceh juga akan memperkuat sinergi antara pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga keuangan, dan masyarakat dalam membangun ekosistem industri nilam yang modern, berdaya saing, dan berorientasi ekspor.
Melalui penguatan tata kelola, penerapan Sistem Resi Gudang, pembangunan industri refinery, serta pembinaan petani secara berkelanjutan, Pemerintah Aceh optimistis Nilam Aceh akan semakin kompetitif di pasar internasional, memberikan nilai tambah yang lebih besar, meningkatkan kesejahteraan petani, serta memperkokoh posisi Aceh sebagai salah satu pusat produksi minyak nilam berkualitas terbaik di dunia.[]
