BANDA ACEH – Pemerintah Aceh melaporkan progres penanganan pascabencana hidrometeorologi menunjukkan perkembangan yang signifikan.
Pembangunan hunian sementara (Huntara) telah mencapai 99 persen, sementara pemerintah kini memfokuskan upaya pada percepatan pembangunan hunian tetap (Huntap) serta pemulihan infrastruktur di wilayah terdampak.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir Syamaun, dalam Rapat Koordinasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera yang digelar di Gedung Serbaguna Setda Aceh, Jumat (24/7/2026).
Rapat tersebut dihadiri perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI serta kepala daerah dari wilayah terdampak bencana.
Nasir menjelaskan, hingga saat ini pembangunan Huntara telah terealisasi sebanyak 20.715 unit dari target 20.797 unit, atau sekitar 99 persen.
"Pembangunan hunian sementara hampir seluruhnya selesai. Saat ini Pemerintah Aceh mulai memfokuskan perhatian pada percepatan pembangunan hunian tetap," ujarnya.
Untuk pembangunan Huntap, realisasinya masih mencapai 397 unit atau sekitar 3,6 persen dari total kebutuhan sebanyak 37.107 unit.
Di sektor infrastruktur, pemulihan juga terus menunjukkan kemajuan. Sebanyak 46 ruas jalan nasional dan 23 jembatan nasional telah difungsikan secara darurat. Sementara itu, 1.543 dari 1.638 ruas jalan daerah telah kembali dapat digunakan oleh masyarakat.
Dari sisi pendanaan, Sekda Aceh menyebut realisasi keuangan Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2026 telah mencapai Rp146,73 miliar, atau sekitar 17,8 persen dari total pagu Rp824,82 miliar.
Anggaran tersebut dialokasikan untuk 766 paket kegiatan, dengan 353 paket atau 46,1 persen di antaranya telah memasuki tahap pelaksanaan fisik.
Selain itu, hasil desk bersama 10 kementerian/lembaga yang berlangsung pada 22–23 Juli 2026 mengidentifikasi kebutuhan sebanyak 2.537 paket kegiatan senilai sekitar Rp5 triliun. Hingga kini, pendanaan yang telah berjalan mencapai Rp2,07 triliun atau sekitar 41,48 persen.
Dalam forum tersebut, Pemerintah Aceh juga menyampaikan tiga usulan strategis kepada pemerintah pusat guna mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi.
Salah satunya adalah penguatan alokasi anggaran kementerian/lembaga untuk menutup kekurangan pendanaan sehingga program prioritas dapat segera direalisasikan.
Selain itu, Pemerintah Aceh mengusulkan penanganan 10 ruas jalan prioritas nasional yang tersebar di Aceh Utara, Aceh Tengah, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Aceh Tenggara, Aceh Besar, Aceh Jaya, Gayo Lues, Aceh Tamiang, dan Aceh Timur.
Menurut Nasir, ruas-ruas tersebut merupakan jalur strategis yang menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, kawasan permukiman, serta distribusi barang dan jasa.
"Pemulihan infrastruktur ini tidak hanya bertujuan memperbaiki kerusakan akibat bencana, tetapi juga memperkuat konektivitas wilayah, mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan mobilitas masyarakat, serta memperkuat ketahanan Aceh dalam menghadapi risiko bencana di masa mendatang," katanya.
Sekda Aceh juga mengusulkan pembentukan sistem koordinasi terpadu melalui penunjukan Person in Charge (PIC) pada setiap kementerian/lembaga agar berbagai kendala teknis di lapangan dapat diselesaikan lebih cepat dan efektif.
Ia menegaskan Pemerintah Aceh akan terus menjadi mitra aktif pemerintah pusat dalam mengawal seluruh proses rehabilitasi dan rekonstruksi, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan, sehingga seluruh program benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat terdampak bencana.[]
