BANDA ACEH – Perubahan di sektor publik bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan yang harus dijawab melalui kepemimpinan adaptif, keberanian berinovasi, dan kemampuan membangun kolaborasi.
Hal tersebut disampaikan Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal saat berbagi pengalaman mengenai kepemimpinan perubahan di lingkungan pemerintahan daerah kepada peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan I Tahun 2026, Senin (10/8/2026).
Dalam ceramah bertajuk “Manajemen Perubahan Sektor Publik: Best Practice Memimpin Perubahan di Pemerintah Kota Banda Aceh” yang diselenggarakan Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Manajemen Kinerja (Pusjar SKMK) LAN RI, Illiza memaparkan sejumlah praktik perubahan yang dikembangkan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam membangun tata kelola pemerintahan yang adaptif, inovatif, kolaboratif, dan berorientasi pada hasil.
“Perubahan bukanlah pilihan, melainkan kebutuhan. Dan perubahan dimulai dari kepemimpinan,” ujar Illiza.
Menurutnya, meningkatnya ekspektasi masyarakat, kompleksitas persoalan perkotaan, serta perkembangan teknologi menuntut aparatur sipil negara (ASN) meninggalkan pola kerja lama.
ASN, kata Illiza, harus mampu membaca perubahan, berani keluar dari zona nyaman, memanfaatkan teknologi, serta memastikan setiap kebijakan dan inovasi memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Inovasi Harus Menjadi Budaya Kerja
Di hadapan peserta PKA yang berasal dari Aceh dan Sumatera Utara, Illiza memaparkan berbagai praktik perubahan yang telah dikembangkan Pemko Banda Aceh.
Sejumlah inovasi tersebut antara lain reformasi pengelolaan sampah berbasis kolaborasi, pengembangan pelayanan publik dan pemerintahan digital, seperti PUSING, Hari Yatim, DITSEN, SALEUM, payment gateway, e-Kinerja, e-Disiplin, hingga DigDoc.
Bagi Illiza, inovasi tidak boleh berhenti sebagai proyek atau program sesaat. Inovasi harus terintegrasi ke dalam sistem dan menjadi bagian dari budaya kerja organisasi.
Dengan demikian, perubahan tidak bergantung pada figur tertentu, tetapi dapat terus berjalan dan berkembang sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan.
“Inovasi tidak boleh berhenti sebagai proyek. Inovasi harus masuk ke dalam sistem dan budaya kerja organisasi agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan,” jelasnya.
Membaca Potensi dan Membangun Ekosistem
Selain transformasi birokrasi, Illiza juga memaparkan pengalaman Banda Aceh dalam mengembangkan potensi lokal melalui program “Banda Aceh Kota Parfum”.
Program tersebut diarahkan untuk mendorong hilirisasi potensi minyak nilam, pengembangan UMKM, penguatan industri kreatif, serta pembangunan ekosistem ekonomi baru yang melibatkan berbagai pihak.
Salah satu instrumen yang dikembangkan adalah Banda Aceh Academy yang berfungsi sebagai laboratorium parfum sekaligus inkubator bisnis melalui kemitraan dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.
Menurut Illiza, pemerintah daerah tidak cukup hanya menjalankan fungsi administratif. Pemerintah juga harus mampu membaca potensi daerah, mempertemukan berbagai kekuatan, dan menciptakan ekosistem yang menghasilkan nilai tambah bagi masyarakat.
“Pemimpin perubahan harus mampu membaca potensi daerah, membangun ekosistem, dan menghubungkan berbagai pihak untuk menciptakan nilai tambah bagi masyarakat,” katanya.
Pejabat Administrator Harus Menjadi Penggerak
Kepada para peserta PKA, Illiza menegaskan bahwa pejabat administrator memiliki posisi strategis dalam memastikan perubahan benar-benar terjadi di dalam organisasi.
Pejabat administrator, menurutnya, tidak cukup hanya menjadi pelaksana program dan kebijakan, tetapi harus tampil sebagai penggerak perubahan di lingkungan kerjanya masing-masing.
Karena itu, sejumlah kapasitas perlu diperkuat, mulai dari kemampuan membangun budaya belajar (learning organization), menggunakan data dalam pengambilan keputusan, memperluas jejaring dan kolaborasi lintas sektor, hingga mengomunikasikan perubahan secara efektif kepada tim dan masyarakat.
Illiza menyebut setidaknya terdapat empat kapasitas penting yang harus dimiliki pemimpin perubahan, yakni transformational leader, learning organization, networking, dan effective communication.
“Perubahan bukanlah tentang siapa yang memiliki kewenangan terbesar, tetapi siapa yang mampu menggerakkan orang lain menuju tujuan yang sama,” tegasnya.
Membawa Pulang Praktik, Bukan Sekadar Materi
PKA Angkatan I Tahun 2026 yang diselenggarakan Pusjar SKMK LAN RI diikuti pejabat administrator dari Provinsi Aceh dan Sumatera Utara.
Melalui sesi berbagi pengalaman tersebut, peserta tidak hanya memperoleh perspektif konseptual mengenai manajemen perubahan sektor publik, tetapi juga pembelajaran praktis mengenai bagaimana Pemerintah Kota Banda Aceh menerjemahkan perubahan menjadi kebijakan, inovasi, dan tata kelola pemerintahan.
Illiza berharap pengalaman tersebut dapat menjadi inspirasi bagi para peserta untuk membawa semangat perubahan ke lingkungan kerja masing-masing.
Menurutnya, keberhasilan perubahan dalam birokrasi pada akhirnya tidak ditentukan oleh seberapa banyak program yang dilahirkan, melainkan seberapa jauh perubahan tersebut mampu memperbaiki cara pemerintah bekerja dan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Pemimpin bukan sekadar menjalankan kewenangan, tetapi harus memiliki keberanian menggerakkan perubahan, membangun kolaborasi, dan memastikan setiap langkah pemerintahan bermuara pada hasil yang dirasakan masyarakat,” pungkasnya.[]
