MANGGARAI BARAT – Polri bersama pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, dan berbagai pemangku kepentingan memperkuat koordinasi untuk mempercepat penanganan dampak gempa bumi magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Koordinasi dilakukan melalui rapat bersama di Kantor Bupati Manggarai Barat, Minggu (16/8/2026), sebagai bagian dari upaya memastikan penanganan bencana berjalan cepat, terpadu, dan tepat sasaran.
Rapat tersebut dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, Menteri Pekerjaan Umum, Kepala BNPB Suharyanto, Kepala Basarnas Mohammad Syafii, serta sejumlah pejabat terkait.
Turut hadir Kapolda NTT, Wakapolda NTT, Pangdam IX/Udayana, jajaran Forkopimda, serta Kasatgas Humas Ops Aman Nusa II Bencana Alam NTT Kombes Pol. Bayu Suseno.
Gempa tektonik magnitudo 7,7 tersebut terjadi pada Sabtu (15/8/2026) pukul 04.58 WIB. Pusat gempa berada sekitar 30 kilometer timur laut Mbay, Kabupaten Nagekeo, dengan kedalaman 15 kilometer. Guncangan dilaporkan mencapai intensitas VII MMI di wilayah Aesesa dan Kota Mbay.
51 Orang Meninggal, Pencarian Terus Dilakukan
Berdasarkan pembaruan data Basarnas per Minggu (16/8/2026) pukul 09.00 WITA, tercatat 51 orang meninggal dunia dan 64 orang mengalami luka-luka.
Korban meninggal dunia terbanyak tercatat di Kabupaten Manggarai sebanyak 24 orang dan Manggarai Timur 20 orang. Proses pencarian, evakuasi, dan pendataan korban masih berlangsung sehingga jumlah tersebut masih dapat berubah.
Kasatgas Humas Ops Aman Nusa II Bencana Alam NTT Kombes Pol. Bayu Suseno mengatakan, Polri bersama seluruh unsur terkait terus memperkuat sinergi untuk memastikan penanganan bencana berjalan secara terpadu.
“Polri bersama TNI, pemerintah pusat dan daerah, serta seluruh stakeholder terus memperkuat sinergi dalam penanganan bencana. Fokus utama saat ini adalah penyelamatan dan evakuasi korban, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak, serta memastikan akses komunikasi dan jalur distribusi bantuan tetap berjalan,” ujar Bayu dalam keterangannya, Minggu (16/8/2026).
Fasilitas Kesehatan dan Infrastruktur Terdampak
Gempa juga berdampak terhadap sejumlah fasilitas kesehatan dan infrastruktur dasar. Sebanyak 21 rumah sakit dilaporkan terdampak, dengan tiga rumah sakit mengalami kerusakan berat dan enam lainnya rusak ringan.
Dari 190 puskesmas yang terdampak, sebanyak 20 unit mengalami kerusakan berat.
Di sektor infrastruktur, tercatat 33 titik longsor, empat titik patahan jalan, serta empat jembatan mengalami kerusakan. Sejumlah jalur vital, termasuk ruas Ende–Bajawa dan Ende–Maumere, turut terdampak.
Kerusakan juga terjadi pada akses Pelabuhan Lorens Say Maumere dan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lembor Selatan. Khusus di Kabupaten Manggarai Barat, tercatat 914 bangunan mengalami kerusakan hingga Minggu dini hari.
Ribuan Personel Dikerahkan
Dalam penanganan darurat, Polri telah memobilisasi personel tambahan untuk mendukung operasi pencarian dan pertolongan. Secara keseluruhan, sekitar 1.875 personel gabungan dari unsur TNI, Polri, BPBD, dan relawan dikerahkan di wilayah terdampak.
Dukungan transportasi udara juga disiapkan. Armada helikopter dari Bima menuju Labuan Bajo akan dimanfaatkan untuk mendukung evakuasi medis serta distribusi bantuan ke wilayah yang sulit dijangkau melalui jalur darat.
Polri juga telah menyalurkan ratusan paket sembako kepada masyarakat terdampak di wilayah Nangapanda, Kabupaten Ende.
Selain itu, Pos Pendamping Nasional (Pospenas) dibentuk di Labuan Bajo dan Maumere. Sementara Posko Logistik Nasional ditempatkan di Halim Perdanakusuma untuk memperkuat dukungan distribusi bantuan ke berbagai wilayah terdampak.
Tujuh Hari Pertama Fokus pada Penyelamatan
Bayu menjelaskan, selama tujuh hari pertama masa tanggap darurat, seluruh unsur terkait memprioritaskan pencarian dan penyelamatan korban, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, pemulihan akses jalan dan komunikasi, serta penguatan koordinasi penanganan bencana.
“Fungsi kehumasan juga menjadi bagian penting dalam situasi bencana. Kami memastikan perkembangan penanganan dan langkah-langkah pemerintah dapat disampaikan secara cepat, akurat, dan berkesinambungan sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang benar,” kata Bayu.
Polri bersama TNI, pemerintah pusat dan daerah, serta seluruh pemangku kepentingan akan terus memperkuat operasi terpadu di wilayah terdampak.
Pendataan masyarakat yang terdampak juga terus dilakukan sebagai dasar penyiapan Hunian Sementara (Huntara), sekaligus memastikan bantuan dan penanganan diberikan secara tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat.[]
