JAKARTA – Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) RI Suyudi Ario Seto mengajak seluruh DPRD kabupaten se-Indonesia memperkuat kolaborasi dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika (P4GN).
Ajakan tersebut disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan silaturahmi dan audiensi pengurus Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) di Gedung Tan Satrisna BNN, Cawang, Jakarta Timur, Selasa (15/9/2026).
Audiensi tersebut dihadiri Ketua Umum ADKASI sekaligus Pimpinan DPRD Blora, Siswanto, bersama sejumlah perwakilan pimpinan DPRD dari berbagai daerah, di antaranya Majalengka, Siak, Pekalongan, Kaimana, Kota Padang, dan Banggai Laut.
Dalam pertemuan itu, Suyudi menegaskan bahwa penanganan persoalan narkotika membutuhkan komitmen dan kolaborasi yang kuat antara BNN, pemerintah daerah, dan DPRD.
Menurutnya, ancaman narkotika telah menyentuh berbagai lapisan masyarakat. Peredaran narkotika tidak hanya ditemukan di lingkungan sekolah dan kampus, tetapi juga menyasar wilayah pedesaan, kawasan perkebunan hingga pesisir dan perairan.
Suyudi juga menyoroti pola peredaran narkotika yang semakin terorganisasi, termasuk keterlibatan masyarakat pesisir yang tergiur menjadi kurir karena imbalan finansial. Kondisi tersebut, kata dia, perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah dan DPRD.
“Ini bukan menakut-nakuti, tapi kita bicara fakta realistis di lapangan. Jika kita membiarkan ini tanpa tindakan tegas dan serius, jangan heran dalam lima tahun mendatang Indonesia bisa menghadapi situasi ancaman kejahatan terorganisir seperti di Meksiko atau Brasil,” ujar Suyudi.
Ia turut mengungkap hasil penindakan terbaru BNN. Dalam operasi tersebut, petugas tidak hanya mengamankan barang bukti narkotika, tetapi juga 17 pucuk senjata api rakitan modern organik yang diduga digunakan jaringan bandar untuk melawan petugas.
Atas kondisi tersebut, BNN mendorong penguatan dukungan anggaran P4GN di daerah serta optimalisasi pembentukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK).
Suyudi juga mengusulkan agar forum nasional, termasuk rapat koordinasi pengendalian inflasi mingguan yang melibatkan Kementerian Dalam Negeri, dapat dimanfaatkan sebagai sarana sosialisasi P4GN secara lebih luas kepada kepala daerah.
ADKASI Siap Dorong Dukungan DPRD
Ketua Umum ADKASI Siswanto menyampaikan apresiasi terhadap langkah BNN dalam memberantas peredaran narkotika. Ia menyinggung sejumlah tindakan BNN, termasuk penggerebekan kampung narkotika di 52 titik lokasi serta langkah BNN dalam menangani ancaman penyalahgunaan narkotika melalui vape.
Siswanto menegaskan, DPRD memiliki tiga fungsi utama, yakni pembentukan peraturan daerah, pengawasan, dan penganggaran, yang dapat dimaksimalkan untuk mendukung program P4GN di daerah.
“Pencegahan narkotika dan penyelamatan generasi bangsa adalah tugas kita bersama. Kami di ADKASI siap mendukung keterlibatan DPRD Kabupaten, baik dalam mendorong Perda P4GN, pengalokasian anggaran APBD untuk BNNK, maupun sosialisasi ke daerah-daerah,” ungkap Siswanto.
Dalam dialog tersebut, Pimpinan DPRD Majalengka Didi Supriadi dan Pimpinan DPRD Siak Syarif turut menyampaikan kondisi serta kendala penanganan narkotika di daerah masing-masing.
Persoalan yang dibahas antara lain peredaran obat-obatan terlarang di wilayah pedesaan serta kerentanan kawasan pesisir dan perbatasan laut, termasuk jalur Selat Malaka, terhadap penyelundupan narkotika.
Mengakhiri pertemuan, Kepala BNN RI berharap audiensi tersebut tidak berhenti pada komitmen, tetapi dilanjutkan dengan langkah konkret di setiap daerah guna memperkuat upaya mewujudkan Indonesia Bersih Narkoba (Bersinar).[]
