 |
| Foto : fik/HUMAS MENPANRB - HUMAS DPR RI |
JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menghadiri Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI dalam rangka membahas penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) Tahun Anggaran 2027 hasil pembahasan Badan Anggaran DPR RI, di Jakarta, Rabu (16/9/2026).
Dalam rapat tersebut, Rini menyampaikan rencana kerja Kementerian PANRB pada 2027 yang mengusung tema “Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri.”
Dalam kerangka tersebut, Kementerian PANRB mendukung Prioritas Nasional Nomor 7 dan 8 yang menjadi bagian dari klaster program kerja prioritas nasional.
Rini menjelaskan, reformasi birokrasi menjadi salah satu instrumen Kementerian PANRB untuk mendukung pelaksanaan delapan Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN).
Upaya tersebut dilakukan bersama instansi yang tergabung dalam strategic diamond, yakni Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian PPN/Bappenas, dan Kementerian Keuangan.
Melalui agenda reformasi birokrasi, Kementerian PANRB berupaya memastikan dukungan terhadap pelaksanaan program prioritas nasional dapat berjalan secara efektif dan selaras dengan target pemerintah.
Raker dan RDP tersebut turut dihadiri Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy, para Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh, Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Muhammad Taufik, Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Mego Pinandito, Wakil Ketua Ombudsman RI Rahmadi Indra Tektona, serta para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian PANRB dan Paguyuban Kementerian PANRB.[]
