KOTA JANTHO — Bupati Aceh Besar H Muharram Idris (Syech Muharram) melantik kepengurusan Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Aceh Besar periode 2026-2031 di Aula Balai Guru dan Tenaga Kependidikan (BGTK) Lubok Sukon, Kecamatan Ingin Jaya, Senin (5/10/2026).
H Anwar Ahmad, SE, Ak, dipercaya memimpin MAA Aceh Besar sebagai ketua untuk periode lima tahun ke depan. Ia didampingi H Mukhtar, SH, SPd, MPd sebagai Wakil Ketua I dan Tgk Muhtasar sebagai Wakil Ketua II.
Dalam arahannya, Syech Muharram mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat lembaga-lembaga keistimewaan Aceh, termasuk MAA, sehingga keberadaan lembaga tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Pemerintah pusat sudah memberikan keistimewaan ini. Pertanyaannya, apakah kita sudah melaksanakannya dengan ikhlas dan sungguh-sungguh? Mari kita sama-sama membesarkan lembaga-lembaga istimewa ini. Kalau kita bahu-membahu, insyaallah akan menjadi besar,” kata Syech Muharram.
Menurutnya, penguatan lembaga keistimewaan Aceh bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.
Ia menilai Aceh Besar memiliki posisi penting dalam sejarah perkembangan Islam dan kebudayaan Aceh. Karena itu, warisan leluhur berupa adat, budaya, dan bahasa harus terus dijaga agar tidak tergerus perkembangan zaman.
“Bahasa itu menandakan sebuah bangsa. Mari kita jaga khazanah yang ditinggalkan nenek moyang kita agar tetap ada sampai akhir zaman,” ujarnya.
Syech Muharram juga menyoroti semakin berkurangnya penggunaan bahasa Aceh di kalangan generasi muda. Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bersama karena bahasa merupakan bagian penting dari identitas dan peradaban masyarakat Aceh.
“Kalau hari ini anak-anak kita sudah tidak lagi menggunakan bahasa Aceh dan terus menjawab orang tuanya dengan bahasa Indonesia, kita harus khawatir suatu saat generasi berikutnya tidak lagi memahami bahasa Aceh,” katanya.
Selain bahasa dan budaya, ia mendorong MAA Aceh Besar untuk memperkuat penerapan adat yang selaras dengan syariat Islam dalam kehidupan sosial masyarakat.
“Adat dan hukum Islam di Aceh pada dasarnya saling mendukung. Adat tidak boleh bertentangan dengan syariat. Seperti ungkapan orang Aceh, adat bak po teumeureuhom, hukum bak Syiah Kuala,” tegasnya.
MAA Aceh Dorong Penguatan Adat dari Gampong
Ketua MAA Aceh Prof Dr Drs Yusri Yusuf, MPd, mengingatkan agar kekhususan dan keistimewaan Aceh tidak berhenti sebagai status, tetapi diisi dengan program yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Mari kita isi keistimewaan dan kekhususan Aceh untuk mensejahterakan rakyat Aceh. Kita harus mengakui beratnya perjuangan untuk memperoleh kekhususan dan keistimewaan,” ujar Yusri Yusuf.
Ia mendorong pembinaan adat dilakukan hingga ke tingkat gampong. Menurutnya, penguatan adat harus dimulai dari akar masyarakat karena berbagai aktivitas sosial bermula dari tingkat gampong.
“Yang paling penting adalah bagaimana kita menghidupkan kembali lembaga adat yang ada. Pembinaan adat harus sampai ke pelosok gampong, karena semua hal bermula dari tingkat paling bawah,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua MAA Aceh Besar H Anwar Ahmad menegaskan, pelantikan kepengurusan baru bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan amanah yang harus diwujudkan melalui kerja nyata.
“Pengukuhan ini bukan hanya seremonial, tetapi ada amanah yang harus kita emban. Kami berharap lembaga ini tidak sekadar ada di tengah masyarakat, tetapi dapat berkembang dan berjalan sebaik mungkin,” kata Anwar.
Ia mengakui perkembangan teknologi dan era digital menjadi tantangan dalam mempertahankan adat dan budaya Aceh. Karena itu, MAA Aceh Besar akan mendorong kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat agar adat tetap hidup dan relevan.
“Kita harus bekerja sama dan berkolaborasi untuk memastikan adat dan budaya Aceh tetap terjaga di tengah perkembangan zaman. Tanpa kerja sama yang kuat, majelis ini hanya akan ada dalam dokumen,” tegasnya.
Anwar juga berkomitmen memperkuat kapasitas kelembagaan MAA serta menghidupkan kembali lembaga-lembaga adat hingga tingkat gampong.
“Kita harus memperkuat kapasitas yang kita miliki dan memperkuat lembaga-lembaga adat hingga ke gampong-gampong. Kita berharap Aceh Besar menjadi pelopor dalam mengembalikan peradaban,” pungkasnya.
Pelantikan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Aceh Besar Drs H Syukri A Jalil, Wakil Ketua DPRK Aceh Besar Muhsin, para pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, kepala OPD, serta unsur Forkopimda Aceh Besar.[]
