TAKENGON – Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah terus mengejar percepatan realisasi Transfer ke Daerah (TKD) dan Bantuan Keuangan Khusus (Bankeu) yang bersumber dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Kabupaten Solok dengan total pagu mencapai Rp27 miliar.
Upaya percepatan tersebut dibahas dalam rapat yang dipimpin Bupati Aceh Tengah Drs. Haili Yoga, M.Si., bersama Wakil Bupati Aceh Tengah Muchsin Hasan, M.SP., di Ruang Kerja Bupati Aceh Tengah, Sabtu (3/10/2026).
Rapat turut dihadiri Plt. Sekda, para asisten, staf ahli, serta kepala SKPK terkait.
Dalam rapat terungkap, anggaran Rp27 miliar tersebut mencakup 59 paket kegiatan yang tersebar pada enam organisasi perangkat daerah (OPD) pengampu. Hingga saat ini, realisasi fisik baru mencapai 20,38 persen, sedangkan realisasi keuangan sebesar 27 persen.
Wakil Bupati Muchsin Hasan mengatakan, meski realisasi masih di bawah 50 persen, seluruh proses tender telah dilaksanakan dan pekerjaan fisik terus digenjot.
“Proses realisasi TKD dan Bankeu Aceh Tengah sudah berada di jalur yang baik, tetapi kita harus tetap bekerja keras. Minimal pada Oktober ini kita sudah merealisasikan lebih dari 50 persen,” kata Muchsin.
Ia menyebut masih terdapat sejumlah kendala di lapangan, salah satunya terkait anggaran pada Dinas Pertanahan yang masih dalam proses penilaian oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).
Menurutnya, proses tersebut merupakan bagian dari tahapan pengadaan tanah, namun tetap harus dikawal agar tidak menghambat realisasi anggaran.
“Kendala yang sudah kita laporkan di depan Ka Posko Satgas PRR Sumatera yaitu dana di Dinas Pertanahan masih dalam proses KJPP. Hal itu lumrah karena memang bagian dari prosesnya, tetapi tetap harus dikejar sehingga tidak terjadi keterlambatan,” ujarnya.
Muchsin juga meminta seluruh OPD pengampu memastikan setiap kegiatan dapat diselesaikan hingga 100 persen. Menurutnya, capaian maksimal menjadi penting agar pemerintah daerah dapat mengajukan dukungan pendanaan tambahan.
“Saya berharap pada waktunya seluruh kegiatan mencapai 100 persen agar Pemda Aceh Tengah dapat mengajukan dana tambahan lainnya,” katanya.
Ia juga meminta setiap perkembangan realisasi dilaporkan secara berkala berdasarkan tanggal yang telah ditentukan agar prosesnya dapat dipantau secara lebih terukur.
Sementara itu, Kepala Bappeda Aceh Tengah Jumadil Enka mengatakan, tingkat realisasi juga sangat dipengaruhi oleh penyerapan anggaran oleh perusahaan pelaksana kegiatan.
Karena itu, pemerintah daerah perlu mendorong perusahaan agar segera mengambil dana persiapan maupun dana untuk tahapan pekerjaan berikutnya.
“Realisasi TKD dan Bankeu ini dipengaruhi oleh serapan dana dari perusahaan yang melaksanakan kegiatan. Kita harus mendorong setiap perusahaan untuk mengambil dana persiapan dan dana tahapan selanjutnya sehingga persentase serapan dana terus meningkat,” jelas Jumadil.
Kepala Dinas Pertanahan Aceh Tengah Latief Rusdi menekankan pentingnya kolaborasi antardinas dalam proses pengadaan tanah, khususnya untuk pembangunan hunian tetap (huntap).
“Dalam proses pengadaan tanah huntap diperlukan kolaborasi dari dinas penerima manfaat sehingga proses tersebut sinkron dan terealisasi tepat waktu,” ujarnya.
Sementara itu, Kalak BPBD Aceh Tengah Andalika menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah membentuk Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Aceh Tengah melalui surat keputusan.
Ia meminta seluruh dinas pengampu melengkapi data serta menunjuk person in charge (PIC) untuk memastikan pembaruan data berjalan secara berkala.
“Kita memiliki Satgas PRR Aceh Tengah yang sudah di-SK-kan. Untuk itu, seluruh dinas pengampu terkait dimohon memenuhi data dan mengirimkan PIC untuk memperbarui data,” kata Andalika.
Ia juga mengusulkan agar kepala dinas pengampu memberikan pemahaman secara serentak kepada para penanggung jawab kegiatan mengenai langkah-langkah percepatan realisasi TKD dan Bankeu.
Di akhir rapat, Bupati Aceh Tengah Haili Yoga menegaskan bahwa pemerintah daerah saat ini fokus menuntaskan realisasi fisik dan keuangan, baik untuk kegiatan kebencanaan maupun program yang berada di masing-masing perangkat daerah.
“Pada saat ini kita fokus untuk menyelesaikan realisasi fisik dan keuangan, baik itu kebencanaan maupun kegiatan yang ada di dinas-dinas agar pada waktunya hal ini selesai seluruhnya,” tegas Haili Yoga.
Ia juga meminta data kebencanaan diperkuat dan dikelompokkan berdasarkan sumber pendanaan. Langkah tersebut dinilai penting untuk memudahkan sinkronisasi pekerjaan di lapangan sekaligus mencegah terjadinya tumpang tindih kegiatan.
“Data kita perkuat dengan memilah kegiatan berdasarkan sumbernya sehingga persentase setiap sumber tertera. Hal itu akan mempermudah kita menyinkronkan pekerjaan di lapangan agar tidak tumpang tindih,” ujarnya.
Haili Yoga menambahkan, pemahaman terhadap tugas dan fungsi di masing-masing instansi juga harus terus diperkuat agar seluruh proses birokrasi berjalan sesuai ketentuan.
“Progres yang ada saat ini menunjukkan tiap instansi mulai memahami tupoksinya. Ini harus kita perkuat lagi sehingga alur birokrasi kita sesuai aturan dan tidak keluar jalur,” katanya.
Untuk mempercepat penyerapan anggaran pada tahun-tahun berikutnya, Haili Yoga juga mendorong adanya terobosan melalui pelaksanaan kegiatan pra-DIPA.
“Saya menginginkan adanya kegiatan pra-DIPA sehingga penyerapan anggaran lebih cepat. Hal itu sah dan menjadi prestasi dalam pelaksanaan penganggaran daerah,” pungkasnya.
Rapat ditutup dengan apresiasi Bupati Haili Yoga dan Wakil Bupati Muchsin Hasan terhadap kinerja jajaran perangkat daerah yang dinilai mulai menunjukkan kemajuan dalam pengelolaan dan percepatan realisasi program pemerintah daerah.[]
