Bali - Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) menggelar kegiatan Peningkatan Layanan Administrasi Hukum Umum Pada Kantor Wilayah Kemenkumham, di Hotel Sakala Resort, Bali (24/5/2023).
Kegiatan ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan Ditjen AHU dalam mengevaluasi dan memperbaiki pelayanan kepada masyarakat baik secara sistem aplikasi maupun sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya.
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Cahyo R. Muzhar membuka langsung kegiatan yang dihadiri dari seluruh perwakilan Kanwil Kemenkumham yang berasal dari pejabat, dan staf/petugas helpdesk di bidang Pelayanan Hukum.
Dalam sambutannya Ia menyampaikan, meningkatnya permintaan konsultasi dan layanan AHU di wilayah perlu direspon secara cepat demi mendukung visi dan misi Presiden agar negara hadir bagi warga negaranya dapat diwujudkan.
"Dengan tersebarnya helpdesk di setiap Kanwil Kemenkumham, masyarakat dapat lebih mudah untuk mengakses layanan AHU karena tidak perlu ke kantor pelayanan publik yang berada di Jakarta, khususnya bagi para pemohon Layanan Apostille yang akan melakukan pencetakan sertifikat," ujarnya.
Cahyo menambahkan, hadirnya helpdesk di setiap wilayah ini diharapkan dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi pengguna layanan AHU di daerah untuk lebih menghemat waktu dan biaya yang dikeluarkan.
"Petugas pelayanan publik merupakan wajah dari sebuah instansi, untuk itu saya meminta kepada para petugas helpdesk untuk dapat melakukan tugas pelayanan publik sebaik-baiknya," terangnya.
Disamping itu, Kadiv Pelayanan Hukum dan HAM Kemenkumham Aceh, Junarlis menyatakan pihaknya akan turut menyukseskan meningkatkan layanan administrasi hukum umum di wilayah.
"Misalnya layanan Apostille, Legalisasi, Perseroan Perorangan, Beneficial Ownership, Pewarganegaraan, dan Kewarganegaraan, serta layanan AHU lainnya," sebut Junarlis.
Kegiatan ini dilaksanakan mulai tanggal 24 - 27 Mei 2023 dengan menghadirkan narasumber dari Dirjen Disdukcakpil Kemendagri, Kantor BNI Pusat, Kementerian Agama serta dari Ditjen AHU.[]
