Takengon -meuligoeaceh.com Jum'at 9 Februari 2024 Permasalahan UGP saat ini, yaitu tertunggaknya gaji bukan hal baru, sejak dari awal berdirinya tahun 1986 dan menjadi Univesitas sejak tahun 2008, masalah tertahan_tahannya penggajian terus dialami oleh UGP, malah pada tahun 1992 dimana ketua umum yayasan masih bupati pun pada saat itu, UGP juga mengalami defisit hal ini disampaikan oleh salah seorang dosen senior UGP Ir. mulyono, MP dosen fakultas pertanian, . Menurut dia tunggakan gaji dosen dan tenagakependidikan UGP tahun 1992 sampai 1993 tertunggak 12 bulan, tahun 2016 tertunggak 6 bulan, tahun 2019 tertunggak 6 bulan, tahun 2020 tertunggak 5 bulan gaji. semua Rektor UGP mengalami ketidakmampuan mencari dana untuk menggaji karyawan UGP yang memang jumlahnya sudah tidak rasional bila di bandingkan dengan jumlah mahasiswa, mirisnya dari dulu apabila terjadi defisit anggaran yang disalahkan langsug rektor, rektor di demo, di hujat ,dimaki dan di laporkan kemana-mana, karena tertunggaknya gaji, padahal semua tau tertunggaknya gaji ini kerena pendapatan kampus memang mengalami defisit disebabkan rendahnya jumlah mahasiswa ini pun mengandalkan quota beasiswa yang pada saat _ saat tertentu diaudit oleh irjen kemendikbudristek dan inspektorat provinsi Aceh kerena dananya bersumber dari pemerintah pusat dan pemerintah Aceh. Kondisi defisit anggaran ini bukan hanya dialami oleh UGP, beberapa PTS lain juga mengalaminya, dimana saat ini menurut Dirjen Dikti Prof. Nizam hampir 30 persen PTS tutup karena berkurang dan berubahnya pola kuota beasiswa KIP dari kemendikbudristek sejak tahun 2021.
Jadi untuk UGP percepatan proses penegrian mengikuti IAIN yang merupakan bagian yang didirikan yayasan gajah putih dulunya, adalah solusi tebaik, apalagi penegerian UGP ini sudah dijanjikan oleh Presiden RI Bapak Ir. Joko Widodo dalam acara peresmian Bandara Rembele tahun 2016 yang lalu.
Ini saat kita bersama_sama mewujudkan agar UGP dapat menjadi Universitas negeri yang merupakan cita_cita pendiri dan masyarakat dataran tinggi tanoh gayo,
UGP dan yayasan telah lama menyiapkan 5 dekumen penegrian dan sudah menyerahkannya ke direktur kelembagaan kemendikbudristek RI sejak tahun 2016, penegrian UGP, dimana saat ini dari 5 dekumen hanya satu syarat lagi yang belum dapat dipenuhi yaitu kepemilikan lahan kampus induk yang di belang bebangka, dimana status lahannya masih pinjam pakai.
Hasil penelusuran terahir status lahan belang bebangka milik pemda Aceh atau sertifikat 01 ini telah di hibahkan ke pemda kab aceh tengah sesuai regulasi, baru bisa di hibahkan ke kampus UGP seluas 30 Ha, hal sesuai dengan yang di janjikan oleh Gubernur Aceh Bapak Ir. Nova Iriansyah, MT. dalam acara wisuda sarjana UGP tahun 2020.
Beberapa kali dari pihak UGP dan yayasan menanyakan masalah lahan ini ke pemda kab. Aceh Tengah dijawab belum ada dana untuk pemecahan sertifikat nya karena biaya pemecahan sertifikatnya di tanggung oleh kabupaten Aceh Tengah, apakah pemda Aceh Tengah yang memiliki Pendapatan Asli Daerah setiap tahunnya sampai 144 milyar tidak ada dana untuk pemecahan sertifikat 01 ini demi UGP ?? Walahuallam...
5 kalau belum adanya lahan minimal 30 Ha yang merupakan salah sayu syarat untuk penegrian UGP , maka 5 dekumen penegrian yang sdh diserahkan ke direktur kelembagaan dirjen dikti kemendikbudristek RI diantaranya :
1. Dekumen Legalitas yayasan gajah putih.
2. Dekumen UGP .
3. Dekumen aset dan kekayaan yayasan berdasarkan audit akuntan publik.
4. Surat pernyataan bermatrai penyerahan aset yayasan kepada negara dilampiri surat surat aset yayasan.
5. Surat pernyataan bermatrai tenaga pendidik ( dosen) dan tenaga kependidikan (tendik) tidak menuntut diangkat mejadi PNS apabila UGP di negerikan dan dekumen pendukung lainnya menjadi tertahan.
