Penulis : Habiburrahman
(Kepala UPTD BPSBTPHP Distanbun Aceh/Ketua Harian DPD HKTI Aceh/Alumni Taplai Lemhanas 2023)
Banda Aceh - PADA Oktober 2024 ini terselip momentum istimewa di sektor pertanian, khususnya di bidang pangan. Pertama, 16 Oktober. Pada tanggal ini, setiap tahun, diperingati sebagai Hari Pangan Sedunia. Peringatan ini dimulai sejak 1981.
16 Oktober menjadi catatan sejarah penting dari keinginan bersama warga dunia untuk meningkatkan kesadaran global tentang masalah kelaparan dan kekurangan pangan di berbagai belahan dunia. Gerakan yang menggugah kesadaran bahwa setiap orang di dunia ini berhak untuk mengakses pangan untuk mereka hidup dan berkehidupan.
Pangan merupakan hak dasar manusia ketiga setelah udara dan air. Untuk hidup, manusia sangat bergantung pada bahan sumber pangan. Dukungan tersebut mulai dibahas pada konferensi Food and Agriculture Organization (FAO) Persatuan Bangsa Bangsa ke–20 pada 1976 dengan nomor resolusi 179 tentang Hari Pangan Sedunia (World Food Day).
Dukungan ini diharapkan semakin meningkatkan kesadaran dan perhatian masyarakat internasional terhadap urgensi penanganan masalah pangan, baik secara global, regional dan nasional. Tujuannya satu: memberantas kelaparan di seluruh dunia.
Tahun ini, FAO menetapkan tema right to food for a better life and a better future (hak atas pangan untuk kehidupan yang lebih baik dan masa depan yang lebih baik) pada peringatan Hari Pangan Sedunia. Tema ini disepakati karena kondisi masyarakat dunia yang tidak baik-baik saja.
Saat ini kurang lebih 733 juta orang menghadapi ancaman kelaparan akibat guncangan cuaca, konflik, kemerosotan ekonomi pasca pandemi, dan banyak krisis lain. Dan kondisi ini yang paling berdampak adalah para pelaku usaha di sektor pertanian secara umum dalam hal ini para petani gurem sebagai penggarap lahan
Tanggal penting lain di bulan Oktober adalah 20. 20 Oktober 2024 Indonesia menyaksikan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk periode 2024–2029. Dalam pidato kenegaraan perdana setelah dilantik, Presiden Prabowo Subianto, di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan tamu undangan dari negara sahabat, menekankan bahwa ketahanan dan swasembada pangan adalah prioritas utama pemerintah untuk menjamin kesejahteraan dan kemandirian bangsa di tengah tantangan global akibat kemerosotan ekonomi pasca pandemi, ketidaksetaraan mata rantai pangan, kuantitas, kualitas dan kontinyuitas bahan pangan.
Presiden Prabowo juga menargetkan, dalam waktu empat sampai lima tahun ke depan, Indonesia akan mampu memenuhi kebutuhan pangan rakyat Indonesia. Saat itu terjadi, Indonesia bakal menjadi lumbung pangan dunia. Hal ini sesuai target pemerintah melalui Kementerian Pertanian bahwa pada 2027 Indonesia diproyeksikan mencapai swasembeda beras. Selain untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional, pemerintah juga memiliki visi menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia pada 2029.
Visi besar ini didukung oleh program-program strategis Kementerian Pertanian. Kementerian ini, secara bertahap, mendoorng peningkatan produksi beras dan mengurangi ketergantungan negara pada impor. Untuk mencapai sasaran itu, Kementerian Pertanian memetakan serangkaian program yang diharapkan mampu mendongkrak produksi beras nasional secara signifikan. Salah satu langkah awal adalah program pompanisasi. Program ini menargetkan sejuta hektare lahan sawah baru.
Selain itu, optimalisasi lahan rawa juga diharapkan menjadi salah satu kunci meningkatkan produktivitas pertanian di daerah yang selama ini kurang dimanfaatkan. Dengan adanya satu program kunci, maka pemerintah melanjutkan proses cetak sawah dan perbaikan irigasi di sejuta hektare lahan pada 2025. Tentu saja kita berharap hal itu dapat meningkatkan produksi beras hingga 10 juta ton pada 2027, tepat saat Indonesia mencapai swasembada.
Dengan fokus Kementerian Pertanian pada intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian, tentunya akan ada fokus pada intesifikasi berupa peningkatan indeks tanam. Adapun pada ekstensifikasi, fokus pemerintah adalah membuka tiga juta hektar lahan baru yang didukung oleh pertanian modern dengan penggunaan teknologi, seperti penggunaan benih unggul dan mekanisasi pertanian sesuai kondisi lahan dan lingkungan.
Selain pertanian modern, peningkatan sumber daya manusia dan kolaborasi lintas sektor menjadi perhatian dalam pengamanan dan peningkatan produksi nasional. Pemerintah berupaya mentransformasi pertanian dari tradisional menuju modern.
Sekaitan hal tersebut, seperti yang tersebutkan di atas, penggunaan benih unggul bakal mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Kontribusi benih dalam pengamanan dan peningkatan produksi sangat besar sekali, yakni sekitar 35 persen, dibandingkan dari sarana produksi lainnya.
Hal ini membutuhkan kolaborasi untuk penyediaan dan pengawasan benih. Terutama, secara regulasi, benih yang beredar harus tersertifikasi untuk menjamin mutu. Di Aceh, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh merancang metode transformasi pengawasan dan sertifikasi benih sebagai sumber pokok dalam mencapai swasembada pangan (beras). Program ini adalah transformasi digital dalam bentuk pengembangan aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Benih Bersertifikat yang disingkat Sinaberkat.
 |
| Kadistanbun Aceh Ir. Cut Huzaimah, MP saat menerima penghargaan untuk aplikasi Sinaberkat sebagai Inovasi Terbaik I dalam Anugerah Inovasi Aceh Tahun 2023 |
Sinaberkat dirancang untuk memudahkan Petugas Pengawas Benih UPTD, Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (BPSBTPHP) Distanbun Aceh, pedagang, produsen (penangkat) benih dan masyarakat yang melakukan budidaya tanaman untuk mengakses perizinan dan atau sekadar mendapatkan informasi tentang ketersediaan benih. Sehingga masyarakat dapat lebih selektif memilih varietas tanam sesuai dengan kondisi lahan dan lingkungan.
Tantangan yang dihadapi dalam penyediaan benih karena dalam penyediaannya harus dapat memenuhi enam sasaran, yakni tepat varietas, tepat mutu, tepat jumlah, tepat waktu, tepat lokasi dan tepat harga. Keenam sasaran ini dilakukan agar benih bersertifikat dapat dinikmati oleh masyarakat secara berkelanjutan dan dapat menyesuaikan dengan keadaan lahan.
Untuk mencapai hal ini, perlu dorongan kuat, baik dari pemerintah maupun dari berbagai pemangku kepentingan yang bergerak di sektor pertanian. Sinaberkat, yang merupakan inisiasi dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh melalui UPTD BPSBTPHP, menjadi salah ikhtiar untuk berkontribusi mewujudkan swasembada pangan.
Sinaberkat merupakan salah satu aplikasi yang akan dilakukan dalam pelayanan pengawasan dan sertifikasi benih dengan empat fitur andalan, antara lain fitur evaluasi pengawasan peredaran benih dengan produk stiker berkode batang (barcode), fitur rekomendasi online dengan produk izin rekomendasi dan kompetensi dalam format berkode batang, dan fitur notifikasi bila rekomendasi mendekati masa kadaluarsa.
Lewat fitur ini penangkar atau pedagang benih yang masa rekomendasinya bakal berakhir bakal mendapatkan notifikasi khusus sehingga kasus di masa hadapan, semua penangkar atau pedangan dapat lebih mudah berinteraksi dengan pelanggan mereka. Fitur publikasi dalam aplikasi ini juga menunjukkan ketersediaan benih dari masing-masing penangkar/pedagang benih. Lewat fitur ini diharapkan informasi ketersediaan benih dapat dibagikan melalui aplikasi di situs sehingga kebutuhan dan ketersediaan benih dapat terus dipantau secara realtime, baik oleh masyarakat pengguna benih, petugas lapangan, maupun oleh pejabat, sebagai upaya memastikan kebutuhan di akar rumput benar-benar terpenuhi.
Sinaberkat berjalan menggunakan diagram pentahelix. Ini adalah kolaborasi banyak pihak, mulai dari Distanbun Aceh sebagai regulator dan pengontrol, akademisi sebagai konseptor pemulia tanam, pebisnis sebagai penggerak dan mitra serta pemasar benih, komunitas (asosiasi/forum) sebagai akselerator selaku penyedia benih, dan media massa dan media sosial sebagai pendorong untuk mempromosikan dan memberi informasi tentang syarat–syarat menjadi produsen/pedagang dan ketersediaan benih.
Dengan adanya kolaborasi ini diharapkan membuka akses penyediaan benih yang bisa dijangkau oleh semua masyarakat. Dan yang terpenting, memudahkan masyarakat untuk menjadi bagian penting dari upaya mewujudkan swasembada Indonesia dan menjadikan negara ini lumbung pangan dunia. Menjadi bangsa mandiri dan sejahtera. []
